MUARO JAMBI – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 mendapat perhatian dari kalangan DPRD Muaro Jambi.
Rencana tersebut disebut sebagai langkah pemerintah daerah untuk menambah kapasitas fiskal lantaran kemampuan APBD dinilai belum cukup untuk membiayai berbagai program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur.
Nilai pinjaman yang disiapkan saat ini mencapai Rp200 miliar. Namun, angka tersebut masih dalam tahap penjajakan dan nantinya akan dihitung kembali dengan mempertimbangkan kapasitas serta kemampuan keuangan daerah.
Menanggapi rencana tersebut, Anggota DPRD Muaro Jambi, Indra Gunawan, meminta Pemkab tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman daerah.
Menurut Indra, pemerintah perlu melakukan kajian secara menyeluruh, terutama terkait efektivitas, manfaat, kemampuan pembayaran serta dampak pinjaman terhadap kondisi fiskal daerah dalam jangka panjang.
“Yang terpenting itu apakah pinjaman itu bisa menyelesaikan masalah yang ada atau justru malah menambah masalah,” kata Indra.
Ketua DPC PPP Muaro Jambi tersebut menilai pinjaman memang dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempercepat pembangunan ketika kemampuan APBD terbatas.
Namun demikian, kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi karena pemerintah daerah harus menanggung kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.
Karena itu, menurutnya, Pemkab Muaro Jambi harus memastikan bahwa dana pinjaman benar-benar digunakan untuk program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu memberikan dampak pembangunan yang sepadan dengan beban yang ditanggung daerah.
“Kalau saran dari saya, Pemerintah Muaro Jambi harus mengkaji ulang efektivitas maupun manfaat dari pinjaman tersebut,” tegas Indra.
Ia mengingatkan agar rencana pinjaman Rp200 miliar tidak hanya dilihat dari sisi kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban di masa mendatang.
Dengan demikian, keputusan mengambil pinjaman daerah harus didasarkan pada perhitungan yang matang dan transparan agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi keuangan Kabupaten Muaro Jambi.
