JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di tengah sorotan publik terhadap kinerja institusi tersebut.
Dalam rapat bersama DPR RI, Prabowo menegaskan pejabat yang tidak mampu melakukan pembenahan sebaiknya diganti demi memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan di sektor kepabeanan.
Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini, Djaka Budhi Utama. Mantan perwira tinggi TNI AD tersebut diketahui memiliki rekam jejak kontroversial terkait kasus penculikan aktivis 1997–1998 saat tergabung dalam Tim Mawar Kopassus.
Djaka pernah divonis hukuman penjara selama satu tahun empat bulan oleh Pengadilan Militer pada 1999. Putusan tersebut kemudian diperkuat Mahkamah Militer Agung pada tahun 2000. Meski demikian, ia tetap melanjutkan karier di militer hingga mencapai pangkat Letnan Jenderal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menjalankan arahan Presiden terkait evaluasi pimpinan Bea Cukai.
“Kalau ada perintah, saya kerjakan,” ujar Purbaya kepada wartawan, Rabu (20/5/2026).
Sorotan terhadap Bea Cukai sendiri terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Selain isu pelayanan dan pengawasan impor, institusi tersebut juga diterpa berbagai dugaan pelanggaran dan praktik korupsi yang menyeret sejumlah pejabat.
Pengamat menilai pernyataan Presiden menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak ingin persoalan di tubuh Bea Cukai terus berlarut. Evaluasi terhadap pimpinan dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi menyeluruh di institusi strategis tersebut.
