Pemkab Landak Lakukan Monitoring Pasar Jelang Natal Dan Tahun Baru

*Jelang Natal dan tahun Baru, Pemkab Landak Gelar Monitoring Pasar* poto: Dinas Terkait Lakukan Minitoring Pasar Jelang Natal Dan Tahun B...

Jumat, 13 Desember 2019

Sorot Post

Pemkab Landak Lakukan Monitoring Pasar Jelang Natal Dan Tahun Baru

*Jelang Natal dan tahun Baru, Pemkab Landak Gelar Monitoring Pasar*
poto: Dinas Terkait Lakukan Minitoring Pasar Jelang Natal Dan Tahun Baru

Landak (SOROT POST) -menjelang hari raya natal 2019 dan tahun baru 2020, Pemerintah kabupaten Landak melalui tim gabungan dinas terkait melakukan monitoring harga sembako dan barang-barang strategis lainnya sekaligus melakukan pengawasan dan pengendalian barang yang beredar diseputar pasar Ngabang, Jum'at (13/12/2019).

Tim gabungan yang terlibat melakukan monitoring ini yaitu dari Bagian Ekonomi dan ESDM Setda Landak, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Satpol PP, BPS, Dinas Kominfo, DSPMPTSPTK, Bagian Kesra Setda Landak, Bagian hukum Setda Landak, Bappeda Landak, dan Diskumindag.

Sasaran utama monitoring yang disisir yakni semua supermarket maupun minimarket disekitar kota Ngabang, serta toko sembako yang menjual kebutuhan pokok masyarakat.

Kepala bagian perekonomian dan energi sumber daya mineral Setda Landak, Silvanus Sudiyanto, S.Sos selaku koordinator kegiatan mengungkapkan, dilakukan monitoring ini bertujuan untuk mengecek harga sembako dan barang strategis lainnya serta memastikan ketersediaan stok barang tersebut.

“Kegiatan monitoring ini kita lakukan berdasarkan arahan Bupati Landak untuk mengecek harga sembako dan barang strategis lainnya seperti gas LPG yang beredar dipasaran, dan juga untuk memastikan ketersediaan barang yang diperlukan masyarakat menjelang natal dan tahun baru mendatang,” kata Silvanus.

Selain itu, dirinya menambahkan melalui kegiatan monitoring ini juga untuk mengecek masa kadaluarsa barang yang dijual oleh para pedagang.

“Selain itu juga yang paling penting kita cek yaitu masa kadaluarsa barang. Kita harus pastikan barang yang dijual oleh pedagang tidak kadaluarsa, karena apabila dibiarkan ini sangat berbahaya bagi konsumen,” jelas Silvanus.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, Silvanus memastikan stok sembako di kabupaten Landak masih mencukupi kebutuhan masyarakat, dan harga barang masih standar sehingga cukup terjangkau oleh masyarakat.

“Untuk sementara secara umum kondisi harga sembako yang kita monitoring harganya masih standar, dan stoknya masih cukup. kita berharap pedagang tidak menaikan harga  barang menjelang natal ini,” kata Silvanus.

Walaupun harga dan stok barang relatif stabil tetapi masih ditemukan adanya barang- barang kadaluarsa yang dijual oleh para pedagang. Menanggapi hal ini Kabag perekonomian dan ESDM Setda Landak itu mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan persuasif terhadap para pedagang tersebut.

“Terkait adanya temuan barang kadaluarsa, yang kita lakukan masih persuasif atau peringatan dengan meminta pemilik toko membuat surat pernyataan, jika ditemukan lagi pada sidak berikutnya maka kita akan melakukan penyitaan,” tegas Silvanus.

Ditempat terpisah Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli, serta tidak terlalu berlebihan dalam berbelanja.

"Saya meminta dinas terkait untuk memonitoring harga sembako dan ketersediaannya guna mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru ini agar tidak ada penyimpangan yang terjadi di lapangan. Tetapi Saya juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam berbelanja, serta melihat kualitas barang masa kadaluarsanya," jelas Bupati Landak. (Mc-004/nes)
Sorot Post

Apel Tiga Pilar Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa



Landak(SOROT POST) - Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa hadiri acara Apel Tiga Pilar Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di aula Citra Swalayan, Kamis (12/12/2019).

Hadir dalam acara ini Perwakilan dari Dirbinmas POLDA Kalimantan Barat, Forkopimda Kabupaten Landak, plt. Kepala DSPMPD Kabupaten Landak, Seluruh Kapolsek dan Danramil, seluruh Kepala desa Kabupaten Landak, serta Babinkamtibmas dan Babinsa.

Dalam sambutanya Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa menyampaikan bahwa salah satu target capaian Presiden pada rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2015-2019 yaitu mengentaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 desa mandiri di Indonesia.

"Atas dasar ini pula Gubernur Kalimantan Barat dalam masa kepemimpinan lima tahun kedepan berupaya untuk meningkatkan status kemandirian desa sehingga desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat dapat mencapai sekurang-kurangnya 425 desa mandiri dan untuk kabupaten Landak sendiri dari tahun 2019 dengan tahun 2022 ditargetkan dapat mewujudkan 19 desa mandiri," Tukas Karolin.

Lebih lanjut Bupati Landak menjelaskan Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indek ketahanan ekologi yang disusun untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta untuk menyediakan data dan informasi untuk Pembangunan desa.

"Dengan IDM status kemajuan dan kemandirian desa dapat dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukug peningkatan kehidupan desa mandiri lebih maju dan mandiri," Jelas Karolin.

Berbagai program pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa telah diluncurkan oleh pemerintah. Upaya peningkatan status kemandirian desa menjadi sangat strategis yang memerlukan sinergitas dari semua pihak, baik dari pemerintah, TNI, Polri bahkan dari pihak swasta.

Berdasarkan pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM) Sambung Karolin yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (PPMD) nomor 201 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa nomor 30 Tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian desa.

"Dari 2031 desa yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, sudah ada 87 desa mandiri, sedangkan untuk Kabupaten Landak dari 156 desa, sampai saat ini masih terdapat 26 desa dengan status desa sangat tertinggal, 99 desa tertinggal, 20 desa berkembang, 8 desa maju dan tiga desa mandiri yaitu desa hilir kantor, hilir tengah dan menjalin," Tukas Karolin.

Ia juga menjelaskan bahwa program desa ini merupakan program yang masih baru di Indonesia dan Undang-undangnya juga masih baru di sahkan pada Tahun 2014.

"kemungkinan masih banyak hal perlu kita perbaiki kedepanya, jadi mana yang bisa kita kerjakan, ya kita kerjakan," Tutup Karolin.

Sementara itu, Kapolres Landak AKBP Ade Kuncoro Ridwan mejelaskan Bhabinkamtibmas dan Babinsa diharapkan dapat terus mejalankan tugas bersama perangkat desa dan masyarakat, baik dari segi keamanan dan pembanguan di desa.

"kegiatan 3 pilar ini diharapkan dapat meningkatkan peranserta Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta perangkat desa dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarkat," terang Kapolres Landak. (Nes)
Sorot Post

Pemkab Landak Dengan PLN Adakan Rakor Peningkatan Pekayanan Listrik


poto: Acara Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Listrik Dikabupaten Landak

Landak (SOROT POST) -Pimpinan  Perusahaan Listrik Negara (PLN) unit induk wilayah Kalimantan Barat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Landak menggelar rapat koordinasi terkait peningkatan layanan listrik di Kabupaten Landak dengan para tokoh adat dan tokoh masyarakat, anggota DPRD Landak dan para camat  yang bertempat di gedung DPRD kabupaten Landak, Kamis (12/12/2019).

Dalam kesempatan ini Senior Manager Niaga dan Pelayanan pelanggan PLN unit induk wilayah Kalimantan Barat, Samuji menyampaikan saat ini pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kabupaten Landak demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui layanan listrik yang diberikan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa PLN unit induk wilayah Kalimantan Barat tetap berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi di kabupaten Landak dan juga saat ini ada beberapa lokasi yang telah kami bangun untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi di desa wilayah Kabupaten Landak ini,” ujar Samuji.

Untuk itu dirinya berharap adanya sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak PLN agar dapat bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Harapan kita dengan kinerja yang baik , sinergi yang baik kita bisa memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat kita,” kata Samuji.

Dengan pelayanan yang telah diberikan, Samuji berharap juga agar masyarakat sebagai pelanggan PLN bisa melaksanakan kewajibannya yaitu membayar tagihan PLN yang sudah ditentukan.

“Disisi lain kami berharap kewajiban para pelanggan PLN khususnya di Landak ini agar meningkatkan kesadaran untuk membayar listriknya,” harap Samuji.

Berdasarkan data yang dihimpun dari PLN di kabupaten Landak masih ada sekitar 40 persen wilayah yang belum dialiri listrik. Untuk itu Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa berharap adanya komitmen bersama semua pihak agar masalah ini dapat segera diatasi.

“Kita berharap dengan komitmen untuk membantu PLN, namun PLN juga mau melaksanakan komitmennya untuk bisa memberikan penerangan kepada masyarakat Landak. Menurut data PLN yang belum kami verifikasi masih ada sekitar 40 persen wilayah Landak yang belum mendapatkan listrik,” papar Karolin.

Terkait masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan listrik, Bupati Landak mengimbau para Camat, Kepala Desa, dan para tokoh adat dan masyarakat agar memberikan edukasi dan pengertian kepada masyarakat untuk membayar tagihan listriknya.

“Tolong para camat juga memberi pengertian dan sosisalisasi supaya masyarakat membayar tagihan listriknya tepat waktu. Kepada dewan adat dan tokoh masyarakat saya harap dukungannya dalam program-program PLN ini sehingga kita bisa membantu PLN, ,” tukas Karolin.

Walaupun sudah berusaha memberikan pelayanan listrik kepada masyarakat, Karolin juga memberikan beberapa masukan kepada pihak PLN utnuk berbenah terutama berkaitan dengan kinerja dan layanan aduan masyarakat yang belum maksimal.

“Ada catatan dari saya untuk PLN berbenah. Pertama masih adanya pemasangan listrik illegal oleh oknum petugas PLN, Customer Carenya dibenahi, media sosial diaktifkan agar bisa menjadi sarana komunikasi bagi pelanggan untuk melakukan pengaduan kepada PLN, serta PLN harus memenuhi hak dan kewajiban mereka kepada masyarakat,” pungkas Karolin.

Karolin berharap Catatan-catatan tersebut bisa menjadi perhatian untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja dari PLN sehingga bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. (mc-004/nes)

Rabu, 11 Desember 2019

Sorot Post

Karolin:Kaji Air Limbah Industri Sawit Sebagai Pupuk


poto:Dinas DPRKPLH cek Limbah PT. GRS

Landak (SOROT POST) -Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Landak, Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melakukan pengkajian pemanfaatan air limbah industri kelapa sawit PT. Gunung Rijuan Sejahtera (GRS) di desa Selutung Kecamatan Mandor Kabupaten Landak pada Selasa (10/12/2019) kemarin.

Lahan yang menjadi lokasi pengkajian pemanfaatan air limbah industri kelapa sawit PT. Gunung Rijuan Sejahtera ini berada pada dua blok dengan total luasan 21,56 hektar.

Kepala seksi peningkatan kapasitas dan kerjasama pada dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup kabupaten Landak, Ya’ Suharnoto mengatakan tujuan dilakukan pengkajian air limbah industri sawit ini untuk mengetahui dampak yang diberikan dari limbah sawit terhadap berbagai aspek kehidupan dan lingkungan.

“Ini dilakukan untuk mengetahui apakah air limbah industri kelapa sawit berpengaruh terhadap kondisi tanah, dan memiliki dampak terhadap kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya, kualitas air serta biota air plankton dan bentos,” jelas Ya’ Suharnoto.

Setelah dilakukan beberapa tahapan mulai dari pemaparan dari perusahaan hingga evaluasi pengkajian di lokasi rorak dan antar rorak, diketahui bahwa air limbah industri kelapa sawit ini memiliki dampak positif terhadap kesuburan tanah sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pupuk.

“Hasil evaluasi pengkajian kemarin menunjukkan produksi tandan buah segar dilokasi pengkajian meningkat sejalan dgn limbah yang dialirkan di fladbed sebagai bahan organik penyubur atau pemupukan tanaman kelapa sawit,” ungkap Ya’ Suharnoto.

Ya’ Suharnoto menambahkan berdasarkan hasil kajian juga diketahui adanya unsur nitrogen dan kalium dalam air limbah kelapa sawit tersebut yang berguna untuk kesuburan tanah.

“Aplikasi limbah cair ini berdampak positif bagi produktivitas tanaman dengan peningkatan produksi tandan buah segar (TBS) dan pengganti pupuk kimia, jumlah nitrogen dan kalium dalam limbah cair pabrik kelapa sawit sangat besar, sehingga dapat bertindak sebagai nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan,” tambahnya.

Ditempat berbeda Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mengungkapkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri sudah seharusnya dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan agar tidak berdampak buruk terhadap aspek kehidupan.

“Pengelolaan limbah industri sawit harus kita maksimalkan, sebisa mungkin kita bersama-sama mengurangi pencemaran lingkungan  agar tidak berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat,” ujar Karolin.

Karolin mengatakan air hasil limbah industri kelapa sawit setelah dilakukan pengkajian bisa dimanfaatkan sebagai pupuk non kimia. Dirinya mengatakan potensi ini merupakan peluang yang harus dikembangkan.

“Setelah dilakukan pengkajian ternyata air limbah industri sawit bisa dimanfaatkan sebagai pupuk non kimia, ini merupakan potensi besar yang harus kita kembangkan di Landak guna mencukupi kebutuhan pupuk di Kabupaten Landak,” ujar Karolin. (Mc-004)

Selasa, 10 Desember 2019

Sorot Post

Jokowi Tekankan Perbaikan Sistem Birokrasi Untuk Atas Korupsi


poto: Presiden RI Jokowi 

Jakarta (SOROT POST)-Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Di tempat tersebut, Presiden menyaksikan drama bertema antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Evaluasi tersebut meliputi, pertama, penindakan itu perlu tapi pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting. Menurut Presiden, hal tersebut dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan dan korupsi itu tidak terjadi.

"Kedua, menurut saya hal ini juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu bahaya sekali," imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan soal fokus kerja. Menurutnya, jika semua hal dikerjakan secara sekaligus, maka tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur," ujarnya.

Keempat, adanya perbaikan sistem di sebuah instansi setelah penindakan. Presiden memberi contoh, misalnya seorang gubernur di sebuah provinsi ditangkap, maka setelah ditangkap seharusnya ada perbaikan sistem di pemerintah provinsi tersebut.

Untuk itu, Presiden mengatakan, akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan langkah-langkah evaluasi tersebut, mulai dari perbaikan sistem, rekrutmen politik, dan fokus kerjanya.

"Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau di sisi kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat perlu," ungkapnya.

Sementara itu, soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden menyebut masih mempertimbangkannya. Ia menambahkan, saat ini UU tersebut belum berjalan.

"Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan, tetapi kan Undang-undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplet, sudah ada dewas (dewan pengawas), sudah ada pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi lah," kata Presiden.


Jakarta, 9 Desember 2019
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Senin, 09 Desember 2019

Sorot Post

Pengurus Korpri Landak Yang Baru Resmi Dilantik



Landak ( Sorot Post) - Pengurus Korsp Pegawai republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Landak untuk periode 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan pengurus dilaksanakan di aula utama kantor Bupati Landak pada Senin (9/12/2019) pagi, melalui pengukuhan yang dilakukan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Barat Drs. Sugeng Hariadi, MM.

Pengurus inti Korpri kabupaten Landak periode 2019-2024 yang dilantik yaitu sebagai ketua ditetapkan Vinsensius,S.Sos.,MMA, ketua harian Ocin,S.Pd, wakil ketua I Marsianus, S.IP, wakil ketua II Julimus,S.IP . sekretaris Wensislaus Joko,SE.,MM, dan sebagai bendahara Benediktus,SE.,MSi.

Sedangkan sebagai ketua bidang organisasi dan kelembagaan Bernadus,SH, ketua bidang pembinaan disiplin, jiwa korps dan wawasan kebangsaan Efendi,S.Sos. Ketua bidang perlindungan dan bantuan hukum Nikolaus,SH. Anem,SE,M,.Si sebagi ketua bidang usaha dan kesejahteraan, Yosef,SE sebagai ketua bidang kerohanian, olah raga dan sosial budaya, dan Yohanes A.SE ditunjuk sebagai ketua bidang pengabdian.

Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kalimantan Barat Drs. Sugeng Hariadi,MM berpesan kepada pengurus korpri kabupaten Landak yang telah dilantik agar mengutamakan efektifitas perannya dalam mendukung reformasi birokrasi.

“Pada kesempatan ini saya lebih menekankan efektifitas peran korpri dalam rangka mendukung reformasi birokrasi sebagai ujung tombak pemerintahan,” ujar Sugeng.

Sejalan dengan paradigma barunya Sugeng berharap korpri dapat mereposisi diri dan bertekad menjadi aparatur sipil negara yang mempertahankan netralitas dalam dinamika tata pemerintahan dan demokratis dilingkungan masyarakat yang multikultural.

“Netralitas korpri bukan untuk kepentingan siapapun kecuali untuk kepentingan Negara dan bangsa serta fokus kepada tugas dan fungsinya secara optimal kepada masyarakat,” kata Sugeng.

Sementara itu sambutan Bupati Landak yang dbacakan oleh Sekretaris kabupaten Landak Vinsensius, S.Sos.,MMA menyampaikan bahwa anggota Korpri wajib menjadi contoh dalam menjalankan konstotusi.

“Sebagai abdi negara, PNS yang tergabung dalam Korpri wajib menjadi contoh dalam menjalankan konstitusi , menciptakan kehidupan kenegaraan yang kondusif, serta menjadi PNS yang terus mengikuti perkembangan zaman” tukas Vinsensius.

Lebih lanjut Vinsensius menyampaikan PNS merupakan anggota Korpri harus mampu menjalankan fungsinya baik sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah.

“Sebagai abdi masyarakat PNS harus bisa melayani masyarakat secara prima, dan sebagai abdi pemerintah PNS mesti memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan guna terwujudnya tata kelola pemerintahyang baik dan bersih,” pungkas Vinsensius. (nes)

Jumat, 06 Desember 2019

Sorot Post

Pemkab Landak Berhasil Raih KIP Sekalbar

*Pemkab Landak Raih Penghargaan Badan Publik Informatif Se-Kalbar*
poto:Piagam Penghargaan

Landak (SOROT POST) -Pemerintah Kabupaten Landak berhasil mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk predikat Badan Publik Informatif untuk kategori pemerintah kabupaten/kota se- Kalimantan Barat. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat kepada Bupati Landak melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Landak yang hadir dalam acara rapat Koordinasi Bakohumas dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik se- Kalimantan Barat tahun 2019 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (5/12/2019).

Bupati Landak dr. karolin Margret Natasa menyampaikan rasa terimakasihnya kepada KIP pusat yang telah mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Landak dengan memberikan penghargaan tersebut.

"Kami mengucapkan terimakasih untuk KIP pusat yang telah mengapresiasi Pemkab Landak dengan penghargaan ini. Ini tentu menjadi atensi khusus bagi kami di Pemkab Landak untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan yang kita lakukan di Kabupaten Landak," kata Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa di Ngabang, Kamis (5/12/2019).

Meski demikian, katanya Pemerintah Kabupaten Landak tidak akan berpuas diri karena penghargaan ini adalah tantangan bagi Pemkab Landak untuk terus meningkatkan komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Karolin menjelaskan, untuk memperoleh informasi dari lembaga pemerintah telah dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.

Karena itu, hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

"Saya sudah memberikan contoh sederhana kepada OPD dengan memiliki Media Center Bupati Landak untuk penyebaran informasi di media sosial dan media mainstream. Untuk itu, saya mendorong setiap OPD dan lembaga layanan publik yang ada di Kabupaten Landak untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan penyebaran informasi kebijakan strategis kepada masyarakat melalui media sosial dan media mainstream. Hal ini selaras dengan  Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 dan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Bupati Landak menambahkan, berlakunya Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh elemen masyarakat harus mengetahui, mengenal, dan mengawal langsung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di masyarakat termasuk diantaranya generasi milenial.

"Melalui berlakunya UU KIP dapat menanamkan kesadaran pada generasi milenial untuk mengakses informasi publik. Pelaksanaan Kerterbukaan informasi publik yang konsisten bisa menumbuhkan budaya peduli terhadap hak untuk tahu (right to know) terhadap informasi publik pada generasi milenial," tutur Bupati Landak.

Keterbukaan informasi publik merupakan keharusan, semakin terbuka semakin baik, namun juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat jika digunakan secara tidak bijak.

Menurut Karolin, informasi publik harus diketahui masyarakat, oleh karenanya masyarakat mempunyai hak untuk tahu yang juga merupakan hak asasi manusia.

"Jika digunakan dengan baik akan berdampak positif pula, maupun sebaliknya. Dengan terus melakukan sosialisasi tentang informasi publik dan pentingnya untuk menggunakan hak untuk tahu pada generasi milenial diharapkan mampu terselenggara proses pembangunan yang transparansi dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang ada," kata Karolin.

Ada lima tingkatan kualifikasi yang diberikan oleh KIP untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi publik yang ada pada suatu badan publik yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan Tidak Informatif, di mana Informatif merupakan kualifikasi tertinggi dan Tidak Informatif merupakan kualifikasi terendah.(nes)
Sorot Post

Jadilah Pemimpin Yang Menciptakan Perubahan Dimana Dia Ada

"Pentingnya Pimpinan Melakukan Kunjungan Kepada Warga Agar Selalu Dicintai"
poto: Efraim Pata Allorante

Tugas dan panggilan untuk melayani masyarakat membutuhkan persiapan yang benar-benar siap. Sebagai pelayan masyarakat harus menyiapkan segala-galanya untuk melayani,  mengayomi dengan tulus dan iklas,  bahkan membutuhkan pengorbanan yang luar biasa,  bukan hanya untuk mendapat penghormatan.
Ketika seseorang dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin maka hendaknya ia melayani dengan sepenuh hati bukan dengan setengah hati. Gaya dan cara seorang pemimpin untuk melayani masyarakatnya sangatlah berpengaruh untuk masa mendatang,  dan bahkan ada ahli yang menganggap fakta ini sebagai fakta sentral atau sedikitnya sebagai titik tolak menuju masa perubahan, pasalnya,  melayani warga maka hal itu sangat berpengaruh bagi kemajuan wilayah atau daerah itu sendiri.
Mengunjungi warganya adalah menjadi suatu alat utama dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dan Negara. oleh sebab itu,  para Pemimpin perlu untuk memberi perhatian kepada  warganya itu untuk melakukan kunjungannya
dimasyarakat.
Sebagai Masyarakat dapat mengenal pemimpinnya dengan baik dan sebaliknya, kalau Pemimpin dan warganya tidak pernah melakukan komunikasi,  bagaimana mungkin bisa saling mengenal,  mana rakyatku dan mana peminpinku.
Pada masa sekarang ini,  banyak warga masyarakat mengalami berbagai macam persoalan, persoalan yang dihadapi begitu komplit,   yang akhirnya dapat menggangu kerukunan, dan ketentraman didaerah itu sendiri,  akan tetapi karna sudah menanam bibit pelayanan bukan untuk dilayani dan  bibit itu berbuah dengan buah kebaikan, artinya Pemimpin itu hadir ditengah-tengah masyarakat untuk mengatasi persoalan itu, kenapa tidak! seorang Pemimpin harus melakukan tindakan nyata kepada warga masyarakatnya untuk melepaskan dari persoalan permasalahan yang menimpanya.
Kunjungan kepada warga masyarakat bukan hanya dilakukan untuk masyarakat golongan bahkan suku tertentu saja,  namun untuk semua warga masyarakat,  baik itu yang dikota,  bahkan yang dipelosok sekalipun.
penulis memberi sebuah contoh teladan dari Yesus Kristus yang mengadakan banyak sekali per cakapan pribadinya dengan masyarakat disekitar,   bahkan ia sendiri yang lebih dulu berinisiatif untuk membangun hubungan itu,  misalnya,  ketika Ia melihat Zakeus berada diatas pohon ara,  Ia segera berkata bahkan akan menginap dirumah Zakeus. dan hasilnya ada perkara besar terjadi. contoh lainnya,  percakapan Yesus dengan Nikodemus,  Yesus dengan Perempuan samaria,  Yesus dengan perempuan yang anaknya meninggal.  Pada saat melakukan kunjungan, Yesus mendatangi mereka ditempat mereka bekerja.  Yesus pergi kepantai,  sumur,  pasar,  rumah pemungut cukai dan tempat-tempat ibadah.  Jadi,  perkunjungan kepada warga masyarakat pada prinsipnya adalah untuk membangun hubungan yang dekat dengan warga. Dengan demikian, akan mengetahui lebih dekat keadaan warga masyarakat yang dikunjungi itu sendiri.
Sesuatu yang menarik adalah,  sikap dan tanggung jawab dari seorang pemimpin terlihat dalam hubungan tindakannya,  dengan tegas yang diberikan kepadanya,  kepada warga yang dipimpinnya,  dan kesediaannya menghadapi segala macam akibat yang ada baik itu kesulitan dan kritikan. Jadi,  seorang pemimpin harus mempu memproyeksikan kepribadian yang tercermin antara lain dalam bentuk kesetiaan dalam organisasi,  kesetiaan kepada bawahan, dedikasi kepada tugas,  disiplin dalam kerja,  landasan moral dan etika yang digunakan, kejujuran perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan bawahan dan berbagai nilai-nilai hidup lainya yang bersifat positif.
Untuk itu, bagaimana masyarakat mengenal pemimpinnya begitu juga pemimpin mengenal masyarakatnya lebih akrap dan yang harmonis?. Salah satu cara adalah pemimpin itu turun langsung melihat apa yang sebetulnya terjadi di lapangan.  Ini adalah hal yang sangat bagus dalam kepemimpinan.  Sebab, kebanyakan pemimpin hanya ada di balik meja saja.  Menerima laporan, memberi perintah dan sebagainya, lalu enggan turun ke bawah.  Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang bersedia turun ke bawah bersama orang yang dipimpinnya, untuk melakukan apa yang harus dilakukan.
Hal ini menjadi satu semangat yang perlu bagi seorang pemimpin miliki dan jika ada orang yang mengaku sebagai pemimpin, tapi dia tidak memiliki semangat turun ke bawah, maka dia tidak layak disebut sebagai seorang pemimpin yang melayani.
Orang yang turun ke bawah akan melihat kepada semua aspek yang mungkin untuk digarap, untuk dikerjakan.  Itulah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani, yang turun kebawah juga tidak mempertahankan diri dan posisi.  Pemimpin yang melayani selalu bekerja untuk melaksanakan tugas-tugasnya karena dia tahu ini semua tugas harus diselesaikan.
Tapi dia tidak bekerja untuk mempertahankan posisinya, tapi berlandaskan tugas dan panggilannya.   Jabatan sebenarnya adalah tugas yang diemban itu.  Jabatan yang dijalankan bukan pula jabatan kursi semata. Karena itu orang musti belajar agar tidak terikat kepada jabatan kursi dan demi mempertahankan kursi.  Tapi betul-betul jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas.
Godaan kepemimpinan yang terbesar adalah godaan untuk diservis, dihormati, dan godaan untuk dilayani.  Namanya juga pemimpin.  Maka banyak orang terus memperkuat posisi kepemimpinannya supaya mendapat penghormatan yang maksimal untuk diri.  Tetapi kita diminta berlaku paradoks, supaya semakin kuat memimpin, semakin hebat, semakin tinggi, tapi semakin melayani.
Tentu bukan soal mudah.  Misalnya, tidak sedikit orang yang hendak memakai motto: “melayani bukan untuk dilayani”,  tetapi dalam prakteknya justru jauh dari motto tersebut.  Lalu bagaimana jika ketika kita sedang melayani,  tapi justru disaat yang sama orang yang dilayani menyediakan makan, minum, lalu sediakan tempat istirahat untuk kita, bukankah itu namanya juga dilayani?  Betul, tapi itu bukanlah tujuan sebenarnya.  Itu adalah bonus atas apa yang dilakukan.  Namun konsentrasinya terpaut pada apa yang dilakukan, bukan pada apa yang akan diterima.
Karena itu, penyebab pertama orang dalam melayani bukanlah apa yang akan di dapat, tapi apa yang sudah di dapat.  Maka, ketika orang yang melayani, mendapat makan dan minum dan seterusnya, maka itu tidak lebih hanya bonus saja. Orang yang sadar dengan orientasi melayani mengakibatkan dia memimpin dengan spirit yang melayani.  Hal ini berdampak dalam setiap aspek yang dilakukan dan dikerjakan.
Dengan mentalitas yang kuat seperti itu, maka pemimpin akan menciptakan perubahan di mana dia ada.  Itu menjadi kegairahan dan kebangunan yang hebat yang diperlukan dalam hidup. Dalam kepemimpinan yang dikerjakan terjadi perubahan kualitas pada diri.  Karena penguasan diri membuat orang makin mampu mengendalikan diri.  Karena memang kita mempunyai satu nilai yang baru, yakni makin hari itu akan makin hebat dan makin hebat dalam melayani masyarakat, karena itu jangan takut orang tidak terima, tidak mengapa karena kita semakin terasah, semakin kuat, semakin teruji dan alangkah indahnya, karena itu jalani hari-hari ini, mari belajar untuk betul-betul memiliki spirit yang melayani, supaya kita tahu di mana kita ada, untuk merubah situasi, bukan kalah pada situasi.
Pemimpin harus memiliki Solusi karena seorang pemimpin rakyak harus memiliki kemampuan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dan siap menghadapi tantangan-tantangan yang menghadang. (penulis Efraim Pata Allorante)

Kamis, 05 Desember 2019

Sorot Post

Pemkab Landak Adakan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi



Landak (SOROT POST)  - Pemerintah Kabupaten Landak Melalui Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Bidang Ketahanan Pangan mengadakan Pertemuan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), di Aula DPPKP, Kamis (05/12/2019).

Pertemuan Koordinasi ini dibuka oleh plt. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Alpius, S.Sos,.MM dan dihadiri oleh Kepala bidang Ketahanan pangan DPPKP, Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Perwakilan DSPMPD Kabupaten Landak, Perwakilan BPS Kabupaten Landak dan Seluruh Kepala BP2K yang ada di Kabupaten Landak.

Dalam sambutannya plt. Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Alpius, S.Sos,.MM mengatakan Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan priduktif secara berkelanjutan.

"Seperti diketahui konsep ketahanan pangan dan gizi dibagun berdasarkan atas tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan," Ujar Alpius.

Alpius juga menjelaskan informasi SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi pengambilan keputusan dalam bentuk intervensi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

"Intervensi atau tindakan jangka pendek merupakan tindakan darurat antara lain seperti operasi pasar, bantuan pangan, kegiatan padat karya atau hasil analisis situasi dan kedalaman permasalahan yang dihadapi. Intervensi atau tindakan jangka panjang dapat berupa perumusan kebijakan, perencanaan ataupun prigram-program perbaikan infrastruktur, irigasi, tranfortasi untuk peningkatan akses fisik pangan," Jelas Alpius.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPPKP Kabupaten Landak Regina Maria Bali, S.TP menyampaikan bahwa tujuan dari kegiata ini diadakan untuk memberikan informasi secara berkesinambungan tentang situasi pangan dan gizi suatu wilayah khususnya di Kabupaten Landak.

"Ruang lingkup kegiatan SKPG ini pada dasarnya bersifat simuktan yang dilaksanakan dalam suatu kerangka waktu tertentu yang mekedepankan pebtingnya menemukan isyarat dini agar alternative intervensi yang relevan dan dilaksanakan tepat waktu," Ujar Regina.

Di tempat Terpisah Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mengapresiasi Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) bidang ketahanan pangan yang telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

"Saya mengapresiasi dan mendukung Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) bidang ketahanan pangan yang telah melaksanakan Pertemuan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), hal ini guna untuk mempertahankan ketersediaanya bahan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Landak," Tukas Karolin.

Bupati Landak juga menyampaikan bahwa sistem ketahanan kewaspadaan pangan dan gizi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan survei pangan dan gizi .

"Kegiatan survei pangan dan gizi pada intinya merupakan kegiatan pengamatan terhadap status gizi masyarakat yang diakibatkan oleh masalah pangan sehingga ini menjadi penting bagi Pemkab Landak dan masyarakat," Tutup Karolin. (nes)

Rabu, 04 Desember 2019

Sorot Post

Karolin Serahkan 16 DIPA Tahun 2020 Sebesar 126.459.919.000 Dilingkungan Pemkab Landak


poto:Bupati Landak Serah DIPA salah satunya KPU Kab. Landak Yang diterima Oleh Sekretaris KPU (Rabu 4/12/19)

Landak (SOROT POST) - Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa Secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Kepada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Wilayah Kabupaten Landak, di aula Kantor Bupati Landak, Rabu (04/12/2019) Siang.

DIPA yang diserahkan Bupati Landak diperuntukkan Kepada Polres Landak, Pengadilan Negeri Landak, Kejaksaan Negeri Landak, Rumah Tahanan Negara Landak, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Landak, KPU Kabupaten Landak, Madrasah Aliyah Negeri 1 Landak, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Landak, BPS Kabupaten Landak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Landak.

Hadir dalam penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2020 ini Kepala Karwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala KPPN Sanggau, Forkopimda Kabupaten Landak, Sekda Landak,Staf Ahli Bupati Landak, Asisten Setda Landak dan Kepala OPD Kabupaten Landak.

Dalam sambutanya Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa menyampaikan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang berlaku untuk satu Tahun Anggaran.

"Pada Tahun Anggaran 2020 DIPA yang akan diserahkan kepada kesatuan kerja kementrian/Lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Landak Sebanyak 16 DIPA untuk 10 kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan nilai alokasi sebesar Rp. 126.459.919.000 (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) yang akan saya Serahkan pada hari ini", Tukas Karolin.

Lebih lanjut Bupati Landak Menjelaskan, DIPA merupakan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah.


"Alokasi pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat di dipertanggung jawabkan, guna untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pencarian anggaran di pusat dan daerah, proses administrasi penyelesaian dan penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2020 dilakukan sebelum tahun berjalan dimulai", Jelas Karolin.


Karolin juga mengingatkan kepada penerima DIPA Tahun 2020 untuk memanfaatkan dan melaksanakan peningkatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, pembangunan infrastruktur dan lapangan pekerjaan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Landak.


"Tantangan kita adalah semakin dinamisnya regulasi ditingkat pusat, aturan itu berubah setiap saat, oleh karena itu kita terus monitor jangan sampai ketinggalan berita, Mohon juga kerjasamanya dengan Kepala KPPN Sanggau dan Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Barat agar komunikasi tetap terjaga dengan baik", Tutup Karolin.(Nes)
Sorot Post

Karolin Bupati Landak Resmikan Tiga Sekolah Hijau



poto:Bupati Resmikan Tiga sekolah hijau (rabu 4/12/19)

Landak (SOROT POST) -Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa secara langsung meresmikan tiga Sekolah Dasar Negeri (SDN) Model Sekolah Hijau, yaitu SDN 07 Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo,  SDN 15 Tebedak Kecamatan Ngabang, dan SDN 09 Jelimpo. Kegiatan peresmian model sekolah hijau ini dipusatkan di SDN 07 Tubang Raeng Kecamatan Jelimpo, Rabu (4/12/2019).

Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Pimpinan Wahana Visi Indonesia (WVI) cabang Landak, perwakilan OPD terkait, Forkopimcam Jelimpo, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah beserta Dewan guru dan para siswa.

Program sekolah hijau (Green School) dibuat atas kerjasama pemerintah Kabupaten Landak bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) yang merupakan salah satu upaya untuk membangun sekolah agar secara sistematis mengembangkan program-program penguatan karakter dan nilai-nilai cinta lingkungan kedalam seluruh aktivitas sekolah. Pendidikan karakter yang dimaksud yaitu pendidikan budi pekerti dan pendidikan nilai moralitas manusia.

Dengan membentuk model sekolah hijau ini merupakan wujud dukungan pemerintah Kabupaten Landak dalam melaksanakan amanah Negara terkait penguatan pendidikan karakter berdasarkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 dan diperkuat oleh Permendikbud nomor 20 tahun 2018.

Dalam sambutannya Bupati Landak, dr Karolin Margret Natasa mengatakan konsep sekolah hijau untuk menunjang proses pembelajaran menjadi sangat penting dan strategis untuk menumbuhkembangkan sikap peduli terhadap  lingkungan .

“Konsep sekolah hijau dalam menumbuhkembangkan sikap peduli lingkungan melalui proses pembelajaran dan pembiasaan menjadi penting dan strategis,” ujar Karolin.

Untuk itu penataan fisik sekolah menjadi hal yang sangat penting dilakukan agar menjadi wahana belajar yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.

“Oleh karena itu, penampilan fisik sekolah hendaknya ditata secara ekologis sehingga menjadi wahana belajar yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah agar meningkatkan minat siswa di lingkungan sekolah,” pungkas Karolin.

Atas terbentuknya program sekolah hijau ini, Bupati Landak mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan sekolah hijau di kabupaten Landak.

“Saya mengapresiasi setiap usaha pendampingan berkelanjutan yang telah dilakukan wahana visi Indonesia, OPD terkait, dewan guru, masyarakat, dan juga peserta didik sehingga kita memiliki tiga model sekolah hijau,” ujar Karolin.

Lebih lanjut Bupati Landak berharap semua sekolah di kabupaten Landak dapat menerapkan model sekolah hijau ini agar kabupaten Landak menjadi tempat studi dan pembelajaran bagi daerah lainnya.

“Saya mengimbau agar sekolah-sekolah di kabupaten Landak dapat melanjutkan replikasi atau mengadopsi pendekatan ini, sehingga kabupaten Landak akan menjadi tempat studi dan pembelajaran bagi kabupaten-kabupaten lain,” harap Bupati Landak. (nes/004)

Selasa, 03 Desember 2019

Sorot Post

Jokowi Menekankan Pentingnya Memegang Teguh Ideologi Pancasila

*Presiden Joko Widodo: Enggak Apa Nebeng Sobat Ambyar Buat Bumikan Pancasila*
poto: Joko Widodo (Presiden RI)

Jakarta (SOROT POST)-Presiden Joko Widodo memberikan _presidential lecture_ tentang internalisasi dan pembumian Pancasila di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 3 Desember 2019. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kepemimpinan di setiap kementerian, lembaga, hingga negara untuk memegang teguh ideologi Pancasila.

"Tidak mungkin negara sebesar Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda, mau ke mana kita?" kata Presiden.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mengajak agar semua pihak menampakkan rasa ideologi Pancasila dalam produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, hingga produk-produk perundangan. Sebagai contoh, Presiden menyebutkan program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, hingga BBM satu harga.

"Saya berikan contoh urusan yang misalnya berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH, itu ada ideologinya? Tanya ke saya saja, ada. Lihat lebih dalam lagi ada apa di situ? Peri kemanusiaan ada di situ," jelasnya.

"BBM satu harga ada ideloginya di situ? Ada, saya pastikan ada. Keadilan sosial ada di situ. Infrastruktur, jangan dilihat tidak ada ideologinya. Orang hanya melihat urusan ekonominya, tidak. Ini adalah mempersatukan, di situ ada persatuannya," imbuhnya.

Namun yang lebih penting saat ini, menurut Kepala Negara, adalah membumikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, terutama kepada anak-anak muda. Menurutnya, dari seluruh penduduk Indonesia saat ini, 48 persennya atau 129 juta merupakan generasi muda.

"Nilai-nilai ini ditransfer ke siapa? Kita melihat struktur demografi kita ke siapa? Anak-anak muda kita, yang mau kita kejar ini. Karena ke depan 129 juta anak-anak muda, itu hampir 48 persen, kalau tidak mengerti masalah ideologi, enggak ngerti masalah Pancasila berbahaya negara ini," paparnya.

Presiden menjelaskan, agar Pancasila itu bisa diterima dengan mudah oleh anak-anak muda, maka jajarannya harus memahami karakteristik anak-anak muda sekarang. Mulai dari medium komunikasi yang digunakan, tokoh yang mereka ikuti, hingga hal yang menjadi kesukaan anak-anak muda.

"Hati-hati di sini, ini zaman sudah berubah, hati-hati. Oleh sebab itu, BPIP juga harus melihat secara detail ini agar penyebarannya lebih cepat lagi, lebih kuat lagi," ungkapnya.

Secara lebih detail, Presiden menyebutkan media komunikasi anak-anak muda sekarang sangat beragam, mulai dari aplikasi WhatsApp, Telegram, Line, hingga Kakao Talk. Selain itu, layanan video seperti YouTube, Netflix, hingga Iflix dan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, hingga Snapchat juga kerap digunakan anak-anak muda.

"Ideologi Pancasila pun sekarang ini memang harus kita sebarkan, kita banjiri narasi-narasi besarnya lewat barang-barang ini kalau kita tidak ingin keduluan oleh ideologi lain yang menggunakan barang-barang yang tadi saya sebut, hati-hati," jelasnya.

Selain memahami medium yang tepat, Presiden juga menggarisbawahi soal hal yang disukai oleh anak-anak muda. Berdasarkan data survei yang diterima Presiden, menurutnya ada tiga hal yang sangat disukai anak-anak muda, yaitu olahraga, musik, dan film.

"Enggak apa-apa, kita nebeng Didi Kempot enggak apa-apa. Titip sama _sad boy_ dan _sad girl_ enggak apa-apa, di sahabat ambyar enggak apa-apa. Titipkan satu lirik di 'Pamer Bojo' enggak apa-apa. Ini media-media memang disukai anak-anak muda kita. Musik itu nomor 2 setelah olahraga," tambahnya.

Untuk itu, Presiden mengimbau jajarannya agar mampu melihat potensi-potensi yang ada untuk membumikan Pancasila kepada generasi muda. Menurutnya, saat ini _content creator_, Youtubers, selebgram, vlogger, dan selebtwit merupakan pihak-pihak yang memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi.

"Hati-hati ini paling cepat lewat mereka-mereka ini. Media-media inilah yang akan mempercepat dalam kita membumikan Pancasila," tandasnya.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju.


Jakarta, 3 Desember 2019
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Sorot Post

OPD Pemkab Landak BintekPenyusunan RUP Tahun 2020


poto:Pemkab Landak Gelar Bintek Penyusunan RUP tahun 2020

Landak (SOROT POST)- Pemerintah kabupaten Landak melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun anggaran 2020 di aula utama kantor bupati Landak, Selasa (3/12/2019).

Bimtek ini dibuka oleh Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Setda Landak  Drs.Alexander, M.Si yang diikuti oleh Staf Ahli Bupati Landak, para Kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Landak, seluruh Kepala Bagian Setda Landak, seluruh pejabat pembuat komitmen (PPK) dilingkungan pemerintah Kabupaten Landak, dan Pokja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (4/12/19) besok.

Sesuai dengan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah bahwa pejabat pembuat komitmen menyusun rencana pengadaan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Kasubbag Pengendalian Administrasi Pembangunan pada Bagian Pembangunan Setda Landak, Leo Agung dalam laporannya mengatakan tujuan dilaksanakan Bimtek ini yaitu untuk memberikan informasi yang lengkap, serta bagaimana cara menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (SiRUP).

“Tujuan Bimtek ini untuk memberikan informasi yang lengkap, pemahaman yang sama dan benar tentang prinsip-prinsip penyusunan rencana pengadaan serta bagaimana cara menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan,” jelas Leo.

Leo menambahkan bahwa penyusunan RUP untuk tahun anggaran 2020 akan mengintegrasikan data Simda Keuangan dari BPKAD dengan sistem Informasi rencana umum pengadaan (SiRUP). Hal ini dilakukan agar penyusunan RUP bisa lebih cepat dan bisa meminimalisir kesalahan penginputan.

“Pada tahun ini penyusunan RUP dilakukan dengan mengintegrasikan data Simda keuangan dari BPKAD dengan aplikasi SiRUP, sehingga dengan demikian proses penyusunan RUP bisa lebih cepat dan kecil kemungkinan terjadi kesalahan dalam pengetikan,” terang Leo.

Sementara itu, Asisten II bidang perekonomian dan pebangunan Setda Landak, Drs.Alexander, M.Si yang mewakili Bupati Landak dalam sambutannya menyampaikan pentingnya rencana pengadaan umum dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.

“Rencana umum pengadaan ini memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur di Pemerintahan Kabupaten Landak,” ujar Alexander.

Alexander berharap seluruh OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Landak dapat menyusun rencana umum pengadaan tahun anggaran 2020 secara teliti dan utuh agar di awal tahun pekerjaan prioritas sudah dapat berjalan.

“Saya berpesan agar seluruh OPD menyusun RUP tahun anggaran 2020 secara teliti dan utuh, sehingga awal tahun 2020 semua pekerjaan prioritas sudah dapat berjalan,” harap Alexander. (nes/MC-004)