JAMBI – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi secara resmi merekomendasikan kepada Wali Kota Jambi untuk mengevaluasi pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi saat pembahasan Laporan Hasil Kerja Banggar terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD.
Dalam laporan yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, Banggar memberikan sejumlah rekomendasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk meminta adanya evaluasi terhadap pimpinan Satpol PP Kota Jambi.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan rekomendasi tersebut merupakan sikap resmi Banggar yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.
“Banggar dalam laporannya meminta agar pimpinan Satpol PP dievaluasi, dan ini harus ditindaklanjuti,” tegas Kemas Faried.
Desakan evaluasi muncul setelah mencuat dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Satpol PP Kota Jambi dalam perkara narkotika yang kini tengah ditangani Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi.
DPRD menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui proses hukum semata, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem pengawasan dan pembinaan di internal Satpol PP.
DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Jambi melalui Inspektorat untuk segera melakukan pemeriksaan internal guna memastikan tidak ada pelanggaran disiplin maupun lemahnya pengawasan yang dibiarkan terjadi di lingkungan Satpol PP.
Menurut Kemas Faried, apabila oknum yang terlibat terbukti bersalah, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa adanya perlakuan khusus. DPRD menyatakan mendukung aparat penegak hukum menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi Banggar tersebut dinilai semakin memperkuat isu reshuffle pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Sebab, sebelumnya Wali Kota Jambi Maulana telah memberikan sinyal akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah kepala OPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
