JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti maraknya aktivitas pertambangan timah ilegal. Kali ini, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusut peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dugaan penyelundupan komoditas timah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Namun, menurutnya, penindakan tidak cukup hanya dilakukan di lokasi pertambangan.
Rantai distribusi hasil tambang hingga jalur penyelundupan juga harus dibongkar.
“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan?” kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo juga menyinggung peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mencegah penyelundupan melalui jalur laut.
“Bakamla! Tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” tegasnya.
TNI-Polri Diminta Usut Pejabat
Selain meminta Menteri Keuangan mengusut Bea Cukai, Prabowo sebelumnya telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang timah ilegal tersebut.
Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah sebesar itu dapat berlangsung tanpa diketahui aparat maupun pejabat yang memiliki kewenangan pengawasan.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1.000 tambang ilegal, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu.”
Menurut Prabowo, apabila aktivitas ilegal berlangsung dalam skala besar, maka pengawasan dan penindakan tidak boleh berhenti pada pekerja atau pelaku di lapangan.
Ia meminta kemungkinan adanya keterlibatan ataupun pembiaran oleh oknum aparat turut ditelusuri.
“Kapolri dan Panglima TNI, ya usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau enggak bisa tertibkan ini.” tegas Prabowo.
Bongkar dari Hulu hingga Jalur Penyelundupan
Presiden menegaskan pemberantasan tambang ilegal harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lokasi pertambangan, pengangkutan, perdagangan hingga jalur keluar masuk komoditas.
Dengan demikian, penindakan tidak hanya menyasar aktivitas penambangan ilegal, tetapi juga pihak-pihak yang diduga mendapatkan keuntungan dari distribusi dan penyelundupan hasil tambang.
Prabowo juga menekankan pentingnya keberanian pimpinan lembaga untuk menindak anak buah apabila terbukti melakukan pelanggaran.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri.”
Instruksi tersebut menandai bahwa pemerintah tidak hanya mengejar tambang ilegal di lapangan, tetapi juga ingin membongkar rantai perlindungan, distribusi dan penyelundupan yang memungkinkan aktivitas tersebut terus berlangsung.
