Jakarta – Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk menyatukan sistem rekrutmen guru nasional melalui satu jalur, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan pengangkatan guru yang saat ini beragam, seperti PPPK dan PPPK paruh waktu, justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Menurutnya, sistem multi-skema tersebut menyebabkan tumpang tindih regulasi, ketidakpastian status, hingga ketimpangan kesejahteraan antar tenaga pendidik.
“Semua skema sebaiknya dilebur dalam satu sistem nasional melalui CPNS agar lebih jelas, adil, dan terintegrasi,” ujarnya.
Selain itu, Komisi X DPR juga menyoroti masih adanya kendala dalam pembayaran gaji guru PPPK di sejumlah daerah. Hal ini dinilai terjadi akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Komisi X pun meminta pemerintah, termasuk Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi kebijakan rekrutmen guru saat ini serta menghentikan skema PPPK paruh waktu.
Dengan sistem satu jalur melalui CPNS, DPR meyakini proses rekrutmen akan lebih efektif, transparan, dan mampu menjamin pemerataan serta kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.
“Guru adalah fondasi masa depan bangsa, sehingga negara harus menghadirkan sistem yang pasti dan berkeadilan,” tegasnya.
