JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses jalan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi kunci pemerataan pembangunan sekaligus upaya menekan biaya logistik nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang tersebar di 37 provinsi. Peresmian dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, pada Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen menghadirkan konektivitas yang merata hingga ke wilayah terpencil.
> “Kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita,” kata Prabowo.
Ia menjelaskan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam. Karena itu, keberadaan jalan yang memadai akan memperlancar hubungan antara pusat produksi dan kawasan permukiman sehingga biaya angkut barang menjadi lebih murah.
Menurut Prabowo, pembangunan jalan bukan hanya untuk mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Infrastruktur jalan juga menjadi bagian penting dari strategi ketahanan nasional, termasuk dalam mendukung swasembada pangan dan energi.
“Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, dan irigasi. Swasembada energi juga membutuhkan jaringan distribusi yang lancar,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer tersebut didukung anggaran APBN sebesar Rp5,41 triliun. Seluruh pekerjaan disebut telah rampung 100 persen dan siap dimanfaatkan masyarakat.
Menurut Dody, pembangunan jalan daerah itu bertujuan memperlancar rantai pasok dari wilayah produksi menuju pasar konsumsi serta memperkuat konektivitas antara jalan daerah dengan jaringan jalan nasional.
Prabowo juga mengingatkan agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Ia menegaskan setiap penggunaan uang rakyat harus dilakukan secara akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan dan membuka akses ekonomi di berbagai wilayah Indonesia yang selama ini terkendala infrastruktur.
