Prabowo Soroti Mobil Dinas Rp8 Miliar Milik Gubernur Kaltim, Singgung Efisiensi Anggaran

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap penggunaan anggaran daerah setelah mencuatnya pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8 miliar milik Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Kritik tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah forum di Hambalang. Ia menilai belanja kendaraan dinas dengan nilai fantastis itu tidak mencerminkan efisiensi, terutama di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Masih ada daerah yang membeli mobil dinas gubernur sampai Rp8 miliar,” ujar Prabowo.

Menurutnya, anggaran daerah seharusnya difokuskan pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur desa, jembatan, hingga layanan publik.

Bandingkan dengan Mobil Presiden
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga membandingkan kendaraan dinas kepala daerah dengan mobil yang digunakannya sebagai presiden.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya memilih kendaraan buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih terjangkau. Bahkan, dengan spesifikasi tambahan seperti antipeluru, nilainya tetap berada di kisaran Rp1 miliar—jauh di bawah angka Rp8 miliar.

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan komitmennya terhadap penggunaan produk lokal dan efisiensi anggaran negara.

Ingatkan Kepala Daerah

Prabowo juga menyinggung kebiasaan sejumlah kepala daerah yang dinilai masih kerap melakukan kegiatan tidak esensial, seperti kunjungan kerja berlebihan yang berpotensi membebani anggaran.

Berita Lainnya  Program MBG Disalurkan 5 Hari Sekolah, Daerah 3T dan Rawan Stunting Dapat 6 Hari

Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus lebih fokus pada kerja nyata untuk rakyat, serta mengelola APBD secara transparan dan bertanggung jawab.

Pengadaan Mobil Dibatalkan

Polemik mobil dinas tersebut akhirnya mereda setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan pengadaan dan mengembalikan kendaraan tersebut.
Langkah itu diambil sebagai respons atas sorotan publik sekaligus dorongan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.