JAMBI – Dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di Provinsi Jambi mulai menemukan titik terang. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap adanya praktik penggunaan QR Code ganda oleh sejumlah kendaraan untuk membeli Biosolar subsidi melebihi kuota yang ditetapkan. Temuan tersebut diperkuat dengan hasil pencocokan data transaksi digital dan rekaman CCTV di SPBU.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, mengatakan inspeksi dilakukan menyusul banyaknya aduan masyarakat terkait antrean panjang di sejumlah SPBU di Jambi.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah kendaraan melakukan pengisian BBM subsidi lebih dari satu kali dengan menggunakan QR Code yang berbeda. Modus tersebut terungkap setelah data transaksi dibandingkan dengan sistem digitalisasi dan rekaman CCTV.
“Begitu kita crosscheck dari data penjualan terhadap sistem digitalisasi dan CCTV, banyak satu kendaraan mengambil lebih dari satu transaksi dan melebihi ketentuan Perpres 191,” ujar Wahyudi.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191, kendaraan roda enam atau lebih memiliki batas maksimal pembelian Biosolar subsidi sebanyak 200 liter. Namun di lapangan ditemukan kendaraan yang menggunakan dua hingga tiga QR Code berbeda untuk memperoleh BBM subsidi dalam jumlah lebih besar.
Menurut Wahyudi, terdapat berbagai pola penyalahgunaan, mulai dari satu QR Code yang sesuai data kendaraan dipadukan dengan QR Code lain yang tidak sesuai, hingga seluruh QR Code yang digunakan tidak cocok dengan identitas kendaraan.
BPH Migas menilai praktik tersebut menjadi salah satu penyebab Biosolar subsidi di sejumlah SPBU cepat habis sehingga memicu antrean panjang dan keluhan masyarakat.
“Nah, kosongnya ternyata banyak dimanfaatkan oleh pihak yang memanfaatkan disparitas harga BBM subsidi dengan non-subsidi yang sangat tinggi,” kata Wahyudi.
Sebagai tindak lanjut, BPH Migas akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di Jambi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Sebelumnya, BPH Migas juga telah menyatakan memperkuat pengendalian QR Code, pengawasan melalui CCTV, serta membentuk gugus tugas untuk menekan penyalahgunaan BBM subsidi di berbagai daerah.
