JAKARTA – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menargetkan investigasi dugaan markup pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat selesai dalam waktu maksimal tiga pekan.
Investigasi dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial menyusul sorotan publik terkait dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan perlengkapan siswa tersebut.
“Target pendalaman ini paling lama tiga minggu. Awal bulan depan hasilnya sudah bisa disampaikan,” ujar Saifullah Yusuf usai Apel Ikrar Anti Korupsi di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Sebagai langkah awal, Kemensos telah membebastugaskan dua pejabat yang terkait langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa. Keduanya yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pada bagian perlengkapan serta barang milik negara.
Menurut Mensos, pemeriksaan tidak hanya menyasar pengadaan tahun anggaran 2025, namun juga proses pengadaan yang sedang berjalan pada 2026.
Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi hingga menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
Selain itu, Kemensos juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperbaiki sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan akuntabel.
Kasus dugaan markup sepatu Sekolah Rakyat belakangan menjadi perhatian publik karena dinilai berpotensi merugikan keuangan negara jika terbukti terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan.
