MUARO JAMBI – Satu tahun kepemimpinan Bambang Bayu Suseno di Kabupaten Muaro Jambi kini mulai diuji oleh realita di lapangan. Di tengah berbagai klaim capaian pembangunan, persoalan mendasar justru belum terselesaikan: pengangguran masih tinggi dan cenderung stagnan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Muaro Jambi pada 2025 berada di angka 5,02 persen. Angka ini menempatkan Muaro Jambi sebagai daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Provinsi Jambi—sebuah posisi yang jauh dari harapan publik.
Secara jumlah, pengangguran masih bertahan di kisaran 12 ribu orang. Dalam tiga tahun terakhir, angkanya nyaris tak bergerak signifikan. Pada 2023 tercatat 12.590 orang, turun menjadi 11.828 orang pada 2024, namun kembali naik menjadi 12.015 orang pada 2025.
Fakta ini memunculkan pertanyaan besar: di mana letak terobosan yang dijanjikan? Alih-alih menunjukkan tren penurunan yang konsisten, kondisi ketenagakerjaan justru mengindikasikan stagnasi.
Ironisnya, jumlah angkatan kerja terus meningkat. Pada 2025 tercatat mencapai 239.183 orang, naik dari 224.271 orang pada tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.
Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan pencari kerja dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan peluang kerja baru.
Tanpa langkah konkret dan terukur, pengangguran berpotensi terus menjadi masalah tahunan yang tak kunjung terpecahkan.
Bupati Muaro Jambi, DR Bambang Bayu Suseno, mengakui masih adanya kekurangan dalam kinerja pemerintahannya, termasuk dalam menekan angka pengangguran pada LKPJ 2025 paripurna DPRD 2026
“Segala capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Kami menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan, di antaranya tingkat pengangguran yang masih berada di angka 5,02 persen. Namun, dengan sinergi seluruh pihak, kami optimistis Muaro Jambi akan terus berkembang menjadi daerah yang lebih maju dan unggul,” ujarnya.
Namun demikian, pernyataan optimistis tersebut belum sepenuhnya menjawab kegelisahan masyarakat. Publik menilai, yang dibutuhkan bukan sekadar pengakuan, melainkan langkah nyata yang berdampak langsung.
Setahun sudah berlalu. Kini, masyarakat menunggu bukti—apakah janji akan benar-benar ditepati, atau justru kembali kalah oleh realita.
