JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Polri menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Selasa hari ini.
Pengesahan tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh tahapan pembahasan regulasi yang sebelumnya dilakukan bersama pemerintah dan fraksi DPR.
Pimpinan sidang meminta persetujuan peserta rapat paripurna sebelum mengetuk palu sebagai tanda sahnya RUU Polri menjadi undang-undang.
Seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir sesuai mekanisme pembahasan sebelum DPR mengambil keputusan pada rapat paripurna tersebut hari.
Undang-Undang Polri yang baru memuat sejumlah perubahan penting terkait tugas, kewenangan, kelembagaan, serta penguatan fungsi kepolisian nasional.
Pemerintah dan DPR menilai regulasi baru diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang di berbagai daerah.
Pembahasan RUU Polri sebelumnya menyita perhatian publik karena memunculkan beragam respons dari kalangan akademisi hingga masyarakat.
Sejumlah pihak berharap implementasi undang-undang baru tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta penghormatan hak asasi manusia.
“Pengesahan RUU Polri menjadi Undang-Undang merupakan langkah strategis memperkuat institusi kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum.”
Publik kini menunggu naskah final undang-undang tersebut untuk mengetahui detail perubahan yang akan berlaku secara nasional.
