JAMBI – Kritik terhadap jajaran pimpinan terus menguat di tengah berbagai polemik yang mencuat di Provinsi . Sikap pimpinan perusahaan yang dinilai sulit ditemui dan minim membuka ruang komunikasi langsung dengan masyarakat mulai memunculkan anggapan bahwa manajemen Regional IV bersikap elitis dan anti dialog.
Sorotan publik mengarah kepada Region Head PTPN IV Regional IV, Khayamuddin Panjaitan, serta Sekretaris Perusahaan (Sekper) Hariman yang dinilai belum maksimal membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat dan elemen aktivis di daerah.
Sejumlah aktivis dan elemen mahasiswa menyoroti pola komunikasi perusahaan yang dianggap tertutup setiap kali muncul persoalan di tengah masyarakat. Mulai dari isu sosial, lingkungan, hingga tuntutan hearing, publik menilai pimpinan perusahaan lebih sering menyerahkan penjelasan kepada bagian humas dibanding hadir langsung memberikan klarifikasi.
“ Persoalan besar seharusnya dijawab langsung oleh pimpinan, bukan terus menerus dilempar ke humas. Publik ingin mendengar sikap resmi pengambil kebijakan, bukan sebaliknya, setiap elemen melalukan aksi, mereka utus humas sedangkan mereka sendiri duduk manis berada di ruangan nya” wahyu.
Menurutnya, humas perusahaan tidak memiliki kewenangan penuh untuk menjawab persoalan teknis maupun kebijakan strategis yang menjadi tuntutan masyarakat. Kondisi tersebut justru memunculkan kesan bahwa pimpinan perusahaan enggan berhadapan langsung dengan kritik publik.
Sorotan juga mengarah pada pengelolaan program CSR atau TJSL perusahaan yang dinilai minim transparansi. Aktivis menilai pihak perusahaan cenderung tertutup ketika diminta memberikan penjelasan terkait penggunaan dana dan mekanisme TJSL di wilayah operasional perusahaan dibuktikan dengan setiap kali Sumarfin purba (penanggung jawab TJSL ) dihubungi selalu bungkam.
Bahkan, sejumlah pihak menilai program TJSL lebih banyak diarahkan pada kegiatan seremonial, pencitraan internal perusahaan, hingga agenda organisasi pendamping perusahaan seperti IKBI dibanding menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Publik mempertanyakan ke mana arah dana TJSL perusahaan. Karena yang terlihat justru kegiatan seremonial dan pencitraan yang digunakan IKBI pusat dan IKBI Regional IV, sementara masih banyak persoalan sosial masyarakat sekitar kebun yang belum tersentuh,” tambah lendra .
Sorotan terhadap manajemen PTPN IV Regional IV semakin menguat setelah sejumlah aksi demonstrasi dan desakan dialog terbuka disebut tidak mendapat respons maksimal dari pihak perusahaan. Aktivis menilai perusahaan BUMN yang mengelola aset negara dan beroperasi di tengah masyarakat khusus nya Jambi Padang semestinya menjunjung keterbukaan komunikasi serta transparansi penggunaan dana sosial perusahaan.
Di sisi lain, dalam berbagai publikasi internal, Khayamuddin Panjaitan lebih banyak menyoroti agenda operational excellence, peningkatan produktivitas, evaluasi target kebun, hingga penguatan kinerja pabrik kelapa sawit sifatnya internal. Namun masyarakat menilai pendekatan tersebut belum dibarengi keterbukaan terhadap kritik dan aspirasi publik.
Sementara itu, Sekper Hariman juga menjadi sorotan karena dinilai lebih sering mengutus Humas menjadi pihak yang tampil menghadapi kritik publik dibanding pimpinan utama dan dia selalu sekretaris perusahaan. Aktivis menilai pola tersebut tidak sehat dalam membangun komunikasi perusahaan apalagi ini BUMN dengan masyarakat.
Kini publik menunggu langkah konkret pimpinan PTPN IV Palm Co selaku pihak yang bertanggung jawab dan pihak Regional IV untuk membuka komunikasi langsung dengan masyarakat dan memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai polemik, termasuk pengelolaan dana TJSL yang diduga dipakai untuk kegiatan IKBI serta konflik konflik lahan dengan masyarakat, agar kepercayaan publik terhadap perusahaan tidak terus menurun.
