Jakarta – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi sektor ekonomi informal, khususnya pengemudi ojek online (ojol) dan pelaku UMKM.
Anggota DPR mengingatkan bahwa berkurangnya mobilitas pekerja akibat WFH dapat berdampak langsung pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada aktivitas perkantoran.
Penurunan jumlah orang yang bekerja dari kantor dinilai akan mengurangi permintaan layanan transportasi dan aktivitas konsumsi di sekitar pusat bisnis.
“Perlu diperhatikan dampaknya terhadap ojol, pedagang kecil, hingga UMKM yang selama ini bergantung pada mobilitas pekerja,” ujar anggota DPR, Selasa (25/3/2026).
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi online, tetapi juga pada pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan, warung, dan layanan jasa yang beroperasi di area perkantoran. Penurunan aktivitas harian berpotensi menekan omzet mereka.
Di sisi lain, DPR memahami bahwa kebijakan WFH satu hari per minggu menjadi salah satu opsi pemerintah untuk menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah kondisi global yang tidak menentu. Namun, penerapannya dinilai harus dikaji secara menyeluruh.
DPR menekankan pentingnya perhitungan matang agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain itu, tidak semua sektor pekerjaan dinilai dapat menerapkan sistem kerja jarak jauh secara efektif.
Pemerintah sendiri masih mengkaji penerapan WFH satu hari sebagai bagian dari langkah efisiensi nasional. Skema ini kemungkinan hanya akan diterapkan pada sektor tertentu yang memungkinkan untuk bekerja secara fleksibel.
