JAKARTA – Peringatan Hari Kartini tahun 2026 menjadi momentum refleksi bahwa perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia masih belum selesai. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa ketimpangan gender hingga kini masih menjadi persoalan nyata di berbagai sektor pembangunan.
Dalam keterangannya, Arifah menyampaikan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dibandingkan masa lalu, perempuan Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi, hingga memperoleh manfaat pembangunan secara setara.
“Semangat Raden Ajeng Kartini belum sepenuhnya terwujud. Ketimpangan gender masih terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Arifah.
Ia menjelaskan, ketidaksetaraan tersebut tercermin dari masih rendahnya partisipasi perempuan di berbagai sektor strategis. Selain itu, perempuan juga dinilai memiliki kontrol yang lebih terbatas dalam proses pengambilan keputusan.
Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia memang menunjukkan tren peningkatan. Namun, capaian tersebut dinilai masih berjalan lambat dan belum mampu menutup kesenjangan secara signifikan. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga masih menunjukkan adanya disparitas antara laki-laki dan perempuan.
Dalam sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat masih jauh di bawah laki-laki. Kondisi ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa kesetaraan belum sepenuhnya tercapai.
“Perempuan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh kesempatan kerja yang setara, akses terhadap layanan kesehatan, hingga keterlibatan dalam politik. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arifah menekankan bahwa perjuangan perempuan saat ini tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga memastikan adanya keadilan dalam hasil pembangunan yang dirasakan.
“Kesetaraan gender bukan hanya soal kesempatan, tetapi juga tentang bagaimana perempuan memiliki suara, peran, dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama mendorong pemberdayaan perempuan secara nyata dan berkelanjutan.
Momentum Hari Kartini, lanjutnya, harus dimaknai sebagai pengingat bahwa perjuangan panjang menuju kesetaraan gender masih membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak.
