Ketua GPM Jambi Ingatkan Pentingnya Pembenahan Dinas Pendidikan Muaro Jambi

Jambi – Dunia pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi kini menjadi perhatian publik secara nasional. Hal ini menyusul mencuatnya kasus seorang oknum guru yang ditetapkan sebagai tersangka dan berujung pada penyelesaian melalui mekanisme restorative justice. Peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm keras bagi tata kelola pendidikan di daerah.

Ketua Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Jambi, Febri Timor, menegaskan bahwa kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan Muaro Jambi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, bukan justru bersikap abai.
“Dinas Pendidikan Muaro Jambi harus berbenah diri, mulai dari tata distribusi guru hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik. Jangan sampai persoalan-persoalan lama terus berulang dan mencederai marwah dunia pendidikan,” tegas Timoer

Timor juga mengingatkan agar tidak ada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik dalam pengadaan barang dan jasa, penempatan guru, maupun kebijakan lain yang berpotensi bersifat monopoli dan tidak transparan.
Lebih jauh, ia menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menurutnya harus diawasi secara ketat. Ia menegaskan, jangan sampai muncul pungutan-pungutan liar yang membebani sekolah maupun peserta didik.
“Kami mengingatkan dengan tegas, jangan sampai ada pungutan liar terhadap sekolah-sekolah, apalagi yang berkaitan dengan Dana BOS. Dana ini untuk kepentingan pendidikan anak-anak, bukan untuk kepentingan segelintir oknum,” ujarnya.

Berita Lainnya  BLT Kesra Resmi Dihentikan Tahun 2026, Anggaran Dialihkan ke Program Bansos Reguler

Menurut Febri Timor ” dunia pendidikan adalah wajah daerah. Jika tata kelolanya bermasalah, maka bukan hanya institusi pendidikan yang tercoreng, tetapi juga nama baik Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi secara keseluruhan.
“Demi menjaga marwah dunia pendidikan Muaro Jambi dan nama baik Jambi, Dinas Pendidikan harus bekerja profesional, bersih, dan transparan. Jangan macam-macam dalam mengelola anggaran pendidikan,” pungkasnya.
Ia juga mendorong agar aparat penegak hukum, inspektorat, serta masyarakat sipil ikut mengawasi jalannya kebijakan pendidikan di Muaro Jambi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.