JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp24,8 triliun dalam RAPBN 2026 untuk memperkuat sektor pendidikan keagamaan yang dinilai masih tertinggal dibanding sekolah umum.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya kesenjangan perlakuan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan berbasis agama.
“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan,” tegasnya dalam rapat pembahasan anggaran.
Tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada sejumlah program strategis, dengan porsi terbesar untuk perbaikan fasilitas pendidikan.
Rinciannya meliputi:
Revitalisasi satuan pendidikan: Rp13,7 triliun
Digitalisasi pembelajaran: Rp10,9 triliun
Bantuan buku tulis gratis: Rp159 miliar
Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi: Rp22,9 miliar
Program revitalisasi menjadi prioritas utama, dengan target perbaikan terhadap 7.131 lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia.
Ribuan Sekolah Masih Butuh Perbaikan
Dari total target tersebut, mayoritas merupakan madrasah yang mencapai 6.973 unit. Selain itu, juga mencakup sekolah berbasis agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Kondisi ini menjadi sorotan karena masih banyak sekolah keagamaan yang dinilai belum memiliki sarana dan prasarana layak.
Program Makan Bergizi Masih Minim
Kemenag juga mengungkap rendahnya cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pesantren. Saat ini, realisasinya baru berada di kisaran 10–12 persen, jauh tertinggal dibanding sekolah umum yang ditargetkan mencapai 80 persen.
Dorong Kesetaraan Pendidikan
Usulan tambahan anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan nasional, khususnya bagi lembaga pendidikan keagamaan yang selama ini dinilai kurang mendapat perhatian maksimal.
Kemenag berharap DPR dapat menyetujui usulan tersebut agar peningkatan kualitas pendidikan berbasis agama bisa segera dipercepat.
