Kejaksaan Agung Ungkap Riza Chalid Diduga Berada di Salah Satu Negara ASEAN

Jakarta — Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mohammad Riza Chalid, yang saat ini berstatus buronan internasional, diduga sedang berada di salah satu negara di Kawasan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam konferensi pers di Jakarta.
Anang mengatakan bahwa informasi tentang keberadaan Riza Chalid diperoleh dari penyidik, namun pihaknya belum bisa memastikan secara pasti negara mana yang dimaksud karena proses pengejaran masih terus berjalan.
“Informasi dari penyidik ada di salah satu negara, negara wilayah ASEAN,”
ujar Anang Supriatna.
Riza Chalid sendiri masuk dalam Daftar Red Notice Interpol, yakni pemberitahuan buronan internasional yang disebarkan oleh Interpol ke 196 negara anggota. Status ini membuat pergerakannya dipantau aparat penegak hukum di berbagai negara.
Penerbitan red notice terjadi setelah Riza Chalid tiga kali mangkir dari pemanggilan penyidik Kejaksaan Agung, sehingga namanya resmi dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Agustus 2025.
Riza Chalid merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Kasus ini juga dikembangkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat yang bersangkutan.
Selain Red Notice internasional, Kejaksaan Agung kini juga mempertimbangkan upaya ekstradisi atau deportasi agar Riza Chalid dapat segera dipulangkan ke Indonesia dan menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. “Dengan terbitnya Red Notice ini, ada dua hal, baik itu nanti dengan sistem deportasi… maupun dengan sistem kita siapkan untuk ekstradisi,” kata Anang menjelaskan rencana tindak lanjut.
Meski demikian, proses hukum ini tetap membutuhkan kerja sama internasional, termasuk koordinasi dengan negara tempat Riza Chalid berada karena setiap negara memiliki sistem hukum dan aturan ekstradisi yang berbeda.