Dugaan Proyek Fiktif Mencuat di Muaro Jambi, Pembangunan Simpang Wong Kito Diduga Tak Sesuai Lokasi

MUARO JAMBI — Dugaan proyek fiktif kembali mencuat di Kabupaten Muaro Jambi. Sebuah paket pekerjaan yang tercatat dalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Muaro Jambi dengan nilai HPS mencapai Rp2,349 miliar diduga tidak dikerjakan sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen resmi.
Berdasarkan data LPSE, paket pekerjaan bertajuk “Pembangunan Simpang Jalan Wong Kito – Desa Bukit Subur Unit VII – Desa Ujung Tanjung Unit XI” telah melalui proses lelang dan penandatanganan kontrak pada akhir November 2025, dengan CV Gurun Sahara sebagai kontraktor pelaksana.
Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan kejanggalan. Aktivitas pembangunan justru ditemukan di Desa Bukit Subur Unit VII, sementara di Simpang Wong Kito tidak terlihat adanya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam judul paket proyek.
Kondisi tersebut memicu tanda tanya di tengah masyarakat. Publik mempertanyakan kejelasan pelaksanaan proyek yang tercatat sah dalam dokumen negara, namun tidak sesuai dengan realisasi fisik di lapangan.
Keterangan Kades Bertolak Belakang dengan Dokumen Proyek
Keanehan semakin menguat setelah Kepala Desa Bukit Subur, Tri Nurcahyo, memberikan keterangan yang berbeda dengan data LPSE. Ia menegaskan bahwa pekerjaan jalan yang sedang berlangsung di wilayahnya bukan merupakan proyek Simpang Wong Kito.
“Itu bukan proyek Simpang Wong Kito. Itu proyek dengan judul lain atau usulan saya langsung. Untuk Simpang Wong Kito baru akan dikerjakan tahun 2026,” ujar Tri Nurcahyo.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru. Jika proyek Simpang Wong Kito baru akan dilaksanakan pada 2026, sementara paket dengan nama tersebut sudah ditenderkan dan dinyatakan selesai pada 2025, maka publik mempertanyakan apa sebenarnya yang ditenderkan dalam paket tersebut.
Warga Kecewa, Prioritas Dinilai Salah Sasaran
Sejumlah warga mengaku kecewa karena pembangunan justru difokuskan di Bukit Subur, sementara kondisi jalan di Simpang Wong Kito dinilai lebih mendesak untuk diperbaiki.
“Kami sudah lama meminta perbaikan di Simpang Wong Kito, tapi yang dibangun malah Bukit Subur. Kalau proyeknya memang untuk Wong Kito, seharusnya dikerjakan di sana,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
PPK dan Dinas PUPR Belum Beri Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tamzil, belum memberikan respons atas konfirmasi awak media melalui WhatsApp.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari Dinas PUPR Muaro Jambi, Pokja ULP/LPSE, PPK, serta pihak kontraktor pelaksana. Transparansi dinilai sangat penting untuk memastikan tidak ada proyek yang hanya tercatat di atas kertas tanpa realisasi di lapangan.