Dedi Mulyadi: Pinjaman Rp 2 Triliun Hanya Berlaku Selama Saya Memimpin

BANDUNG – Gubernur Dedi Mulyadi mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 2 triliun untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Barat. Pinjaman tersebut diajukan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal daerah.
Dedi menegaskan, pinjaman tersebut bersifat terbatas dan tidak akan menjadi beban berkepanjangan bagi pemerintahan selanjutnya. Ia menyatakan skema pembiayaan itu dirancang hanya berlaku selama masa kepemimpinannya dan ditargetkan lunas sebelum masa jabatan berakhir.
Menurutnya, langkah tersebut diambil karena adanya penurunan kapasitas fiskal daerah, termasuk berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi itu dinilai berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan prioritas yang telah direncanakan.
Dana pinjaman rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur strategis, seperti underpass, jembatan layang, serta akses jalan di sejumlah titik yang dinilai krusial untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Saat ini, rencana pinjaman tersebut telah disampaikan kepada DPRD Jawa Barat untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah provinsi memastikan seluruh proses akan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dedi menekankan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa membebani pemerintahan berikutnya. Ia optimistis dengan perencanaan yang matang, pinjaman tersebut dapat dikelola secara sehat dan tepat sasaran.