MUARO JAMBI — Kebijakan penempatan kepala sekolah di Kabupaten Muaro Jambi menuai sorotan tajam. Usai pelantikan ratusan kepala sekolah beberapa hari lalu, sebanyak 13 kepala sekolah dikabarkan memilih mengundurkan diri dari jabatan mereka.
Informasi yang dihimpun, para kepala sekolah tersebut mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu (20/5/2026) pagi untuk menyampaikan pengunduran diri secara resmi.
Dari total 183 kepala sekolah yang dilantik mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP, sebagian besar mengaku keberatan dengan lokasi penugasan yang dinilai terlalu jauh dari domisili mereka.
Kebijakan penempatan itu pun memicu kritik dari kalangan guru. Dinas Pendidikan Muaro Jambi dinilai gagal melakukan pemetaan penempatan secara matang dan realistis, sehingga memunculkan polemik di lingkungan pendidikan.
“Kami berharap penempatan kepala sekolah ini logis dan mempertimbangkan domisili. Jangan sampai ada yang tinggal di Mendalo tetapi ditempatkan di Kumpeh atau Bahar Selatan. Jaraknya terlalu ekstrem,” ujar seorang guru yang meminta namanya dirahasiakan.
Menurutnya, perjalanan menuju sejumlah wilayah di Muaro Jambi masih membutuhkan waktu berjam-jam dengan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Hal itu dinilai berpotensi mengganggu efektivitas kerja kepala sekolah.
“Kalau setiap hari energi habis di jalan, bagaimana kepala sekolah bisa fokus membina guru dan meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya lagi.
Kondisi ini juga dinilai bertolak belakang dengan program prioritas daerah dalam Pancacita Bupati Muaro Jambi yang mengusung slogan “Guru Nyaman, Siswa Senang”.
“Faktanya sekarang justru kepala sekolah merasa terbebani. Bahkan ada yang memilih mundur karena penempatan yang dianggap tidak manusiawi,” ujar salah seorang kepala sekolah.
Gelombang pengunduran diri tersebut menjadi perhatian serius di dunia pendidikan Muaro Jambi. Sejumlah guru meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan penempatan kepala sekolah agar proses belajar mengajar tidak terganggu dan polemik serupa tidak kembali terjadi.
