Palembang – Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang menyewa helikopter dengan nilai mencapai Rp4 miliar menuai sorotan publik. Langkah tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kebutuhan operasional kepala daerah, namun di sisi lain dianggap kurang sensitif terhadap kondisi efisiensi anggaran.
Kebijakan itu ramai diperbincangkan setelah muncul laporan mengenai penggunaan helikopter untuk menunjang mobilitas gubernur dalam menjalankan agenda pemerintahan di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Dalam keterangannya, pihak Pemerintah Provinsi Sumsel menyebut penggunaan helikopter dilakukan untuk mempercepat akses menuju daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Penggunaan helikopter ini bertujuan mendukung efektivitas kerja gubernur, terutama untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan penanganan cepat dan pengawasan langsung,” demikian keterangan yang dikutip dari pemberitaan.
Kebijakan tersebut kemudian dibanding-bandingkan dengan langkah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang sebelumnya juga menjadi perhatian publik terkait penggunaan transportasi udara dalam aktivitas kedinasan.
Sejumlah kalangan menilai penggunaan helikopter memang diperlukan mengingat luasnya wilayah Sumatera Selatan serta padatnya agenda pemerintahan yang harus dijalankan gubernur dalam waktu singkat.
Namun, kritik juga bermunculan dari masyarakat yang mempertanyakan urgensi anggaran miliaran rupiah untuk sewa helikopter di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah.
Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah perlu terbuka kepada masyarakat terkait rincian penggunaan anggaran tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif.
“Transparansi penting dilakukan agar publik mengetahui urgensi, manfaat, serta efektivitas penggunaan fasilitas tersebut terhadap pelayanan masyarakat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Perdebatan mengenai penggunaan helikopter dinas ini pun terus ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi perhatian publik nasional.
