JAMBI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi menilai Gubernur Jambi belum berhasil menyelesaikan berbagai persoalan krusial, terutama polemik tambang batu bara, sebagaimana tercermin dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (6/4/2026).
Juru bicara Fraksi PDIP, Rucita, menyebut LKPJ yang disampaikan pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, laporan tersebut cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh persoalan utama masyarakat.
“LKPJ seharusnya menjadi bahan evaluasi yang objektif, bukan sekadar laporan yang terlihat baik di atas kertas,” ujarnya.
Delapan Catatan Kritis
Dalam pandangan umum fraksinya, PDIP menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, di antaranya:
Validitas data dalam LKPJ diragukan karena dinilai tidak sesuai kondisi nyata
Pembangunan fisik belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat
Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terjadi
Angka putus sekolah masih tinggi, mencapai puluhan ribu remaja
Kemandirian fiskal daerah dinilai masih lemah
Konflik lahan belum terselesaikan secara menyeluruh
Minimnya transparansi sektor batu bara
Belum optimalnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan
Soroti Persoalan Batu Bara
Fraksi PDIP menekankan bahwa persoalan batu bara menjadi isu paling krusial yang hingga kini belum terselesaikan. Salah satu yang disorot adalah belum rampungnya pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.
Akibatnya, truk-truk batu bara masih menggunakan jalan umum, yang dinilai merugikan masyarakat serta membahayakan pengguna jalan lainnya.
Selain itu, pemerintah juga dinilai belum tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi terhadap lubang bekas tambang.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata, bukan sekadar laporan yang terlihat baik,” tegasnya.
Desak Langkah Konkret
Fraksi PDIP mendesak Gubernur Jambi segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut, termasuk mempercepat pembangunan jalan khusus batu bara dan memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang.
Pemerintah juga diminta lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.
