Jambi — Gelombang kritik dari masyarakat terhadap kepemimpinan di PT Perkebunan Nusantara IV Regional 4 kian menguat. Aliansi Masyarakat Jambi Peduli secara terbuka mendesak manajemen pusat untuk segera mengevaluasi dan mencopot dua pimpinan di wilayah tersebut.
Dua pejabat yang menjadi sorotan adalah Regional Head Khayamuddin Panjaitan dan Business Support Head Dhanny Herman. Keduanya dinilai oleh aliansi tidak mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta kurang peka terhadap nilai-nilai budaya lokal di Jambi.
Dalam pernyataan sikapnya, perwakilan aliansi, Wahyu, menyampaikan adanya kekecewaan atas pola komunikasi yang dianggap tertutup dan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat maupun insan pers di daerah.
“Sebagai perusahaan BUMN yang beroperasi di daerah, sudah seharusnya menjunjung tinggi kearifan lokal dan membuka ruang komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Ini yang kami nilai belum terlihat,” ujar Wahyu.
Ia juga menilai latar belakang pimpinan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hubungan dengan daerah. “Kami melihat karena keduanya bukan berasal dari Jambi dan hanya bertugas di sini, sehingga dinilai kurang memiliki keterikatan untuk membangun kerja sama dan kontribusi nyata bagi daerah,” lanjut Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menegaskan pihaknya akan membawa persoalan ini ke tingkat pusat. “Kami akan melaporkan sejumlah persoalan yang terjadi di Jambi kepada Kementerian BUMN dan Direktur Utama Jatmiko, agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi memperlebar jarak antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Ia meminta Direktur Utama untuk turun tangan langsung melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami mendesak agar pimpinan di Regional 4 segera dievaluasi, bahkan dicopot jika diperlukan, demi menjaga kondusivitas dan kepercayaan publik,” tutup Wahyu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Perkebunan Nusantara IV Regional 4 belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan keberimbangan informasi.
Episode :1
