PAYAKUMBUH – Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional IV melakukan silaturahmi sekaligus diskusi terkait bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) bersama Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Selasa (3/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan aparat penegak hukum dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam diskusi itu, Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Ulil Azmi, menegaskan komitmen Kejari Payakumbuh untuk memberikan bantuan hukum kepada BUMN, baik dalam penyelesaian perkara litigasi maupun non-litigasi.
Selain bantuan hukum, Kejari Payakumbuh juga siap memberikan berbagai layanan di bidang DATUN, mulai dari pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, hingga pelaksanaan audit hukum bagi PTPN IV Regional IV.
Menurut Ulil Azmi, peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga mencakup upaya penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara serta penegakan kewibawaan pemerintah.
“Kejaksaan melalui bidang DATUN siap mendukung BUMN dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan langkah perusahaan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, pihak PTPN IV Regional IV menyambut baik dukungan yang diberikan Kejari Payakumbuh. Kerja sama dan komunikasi yang terjalin diharapkan mampu meminimalkan potensi risiko hukum serta meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan.
Dalam kegiatan tersebut, PTPN IV Regional IV diwakili oleh Sekretaris Perusahaan, Hariman S., yang turut mengikuti diskusi dan pertukaran pandangan mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
Melalui pertemuan ini, kedua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam rangka mendukung kepastian hukum, perlindungan aset negara, serta optimalisasi kinerja perusahaan di masa mendatang.
