berita hari ini.......

Polisi Tangkap Pelaku Pembunuhan Gadis Didesa Pak Mayam

Dipontianak Mendagri Buka Musrenbang Regional Pemindahan Ibu Kota Negara

poto:Acara Pembukaan Musrenbang Pemindahan Ibu Kota Negara

Pontinak (SOROT POST) - Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan dengan tema Membangun Kalimantan Menuju Peradaban Indonesia Baru, di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (19/02/20).

Musrenbang Regional Kalimantan ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan dihadiri Gubernur se-Kalimantan, Anggota DPR RI Dapil Kalimantan, Bupati dan Walikota se-Kalimantan, Ketua DPRD se-Kalimantan, serta Forkopimda Kalimantan Barat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menjelaskan Musrenbang Regional Kalimantan ini merupakan perencanaan penyusunan program regional kalimantan tahun 2021 agar dapat melakukan percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan.

“Ini merupakan Musrenbang Regional tercepat dari wilayah regional lain, dan ini kita akan merencanakan perencanaan program bersama untuk tahun anggaran 2021. Ada banyak potensi yang ada di Kalimantan ini, baik dari budaya, wisata dan hasil alamnya masih sangat berpotensi untuk dikembangkan,” ucap Mendagri Tito.

Selain itu, Mendagri menambahkan terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi isu besar pada Musrenbang Regional Kalimantan dengan memberikan manfaat yang besar untuk wilayah Kalimantan.

“Pemindahan Ibu Kota Negara memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI, mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah, mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris, dan mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek,” terang Mendagri Tito.

Lebih lanjut Mendagri memaparkan permasalahan pembangunan yang ada di wilayah Kalimantan, sehingga harus dilakukan percepatan mengatasinya.

“Beberapa masalah pembangunan wilayah Kalimantan seperti belum optimalnya hilirisasi potensi unggulan berbasis SDA, belum optimalnya peran daerah perbatasan, birokrasi belum optimal mendukung investasi. Dan ini harus segera kita atasi permasalahan tersebut,” ungkap Mendagri Tito.

Ditempat yang sama Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa menjelaskan Musrenbang Regional Kalimantan merupakan wujud percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan terutama mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

“Musrenbang ini menjadi dasar kita baik di Kabupaten, Kota dan Provinsi dalam menyusun perencanaan program di tahun 2021 agar sejalan dengan program Nasional. Dan untuk pemindahan Ibu Kota Negara kita juga mendukung itu, namun harus memberikan manfaat pembangunan untuk Kalimantan terkhusus juga Kabupaten Landak,” jelas Bupati Landak.
[19/2 1:41 PM] decki media center bupati: *Mewujudkan Desa Mandiri, Pemkab Landak Jalin Kerjasama Dengan TNI-POLRI*

*LANDAK* - Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Mardimo, S.E pada acara Sosialisasi Program Desa Mandiri Menuju Langit Biru di Bumi Khatulistiwa dan Praktek Pembuatan Cuka Kayu, di aula Bappeda Kabupaten Landak, Rabu (19/02/20)

Hadir dalam acara ini Dandim 1201 Manpawah, Kapolres Landak beserta jajaranya, Perwakilan Kejaksaan Negeri Landak, Perwakilan Pengadilan Negeri Landak, perwakilan OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Landak, Para tokoh Agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Dalam sambutan Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Mardimo, S.E menyampaikan bahwa salah satu target capaian Presiden pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 yaitu menegaskan 5000 desa tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 desa mandiri di Indonesia.

"Atas dasar ini pula Gubernur Kalimantan Barat dalam masa kepemimpinan 5 tahun ke depan berupaya akan tercipta 10-20 persen desa mandiri di Kalimantan Barat dapat mencapai sekurang-kurangnya 425 desa mandiri dan untuk Kabupaten Landak sendiri dari tahun 2019 dengan tahun 2022 ditargetkan dapat mewujudkan 19 desa mandiri," Ujar Mardimo saat menyampaikan sambutan Bupati Landak.

Dalam mewujudkan desa mandiri pemerintah kabupaten Landak akan membangun sinergi dengan TNI dan POLRI Sambung Mardimo, untuk dapat mewujudkan desa mandiri di Kabupaten Landak. Ada 52 indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menjadi desa mandiri.

"Untuk mencapai 52 indikator dalam mewujudkan desa mandiri adalah menggunakan dana desanya untuk program prioritas di tingkat desa sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan sektor ekonomi, Infrastruktur, sosial dan budaya hanya dapat dicapai dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Untuk desa mandiri satu di antaranya melalui pembentukan badan usaha desa (Bumdes)," Jelas Mardimo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) juga menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa telah diluncurkan oleh pemerintah. Upaya peningkatan status kemandirian desa menjadi sangat strategis yang memerlukan sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, baik dari pemerintah, TNI, Polri, bahkan dari pihak swasta.

"Program desa mandiri menuju langit biru di bumi khatulistiwa tersebut dilakukan untuk meningkatkan status desa menjadi desa mandiri, disamping itu juga diupayakan agar jangan sampai ada kebakaran hutan di Kabupaten Landak," Tukas Mardimo.

Lebih jelas mardimo mengatakan peningkatan kemampuan merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian desa.

"Kemandirian desa bukan hanya tanggung jawab pihak pemerintah, TNI dan Polri tetapi semua pihak dan lapisan masyarakat harus bersama-sama mewujudkannya, jangan sampai terjadi konflik dan tindak kejahatan di masyarakat. Mari kita bersama-sama terus melakukan kegiatan positif yang membangun masyarakat," Terang Mardimo.

Ditempat terpisah Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membuka akses pedesaan.

"Pada dasarnya adalah kerjasama kita bersama-sama baik dari Pemerintah, TNI, POLRI, Swasta dan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan serta keterbukaan akses pedesaan di Kabupaten Landak," ucap Bupati Landak. (nes)