Fraksi Gerindra: Aset BUMD Tidak Jelas Dikelola

poto: Lipinus  fraksi Golkar memberi laporan Pidatonya kepada Sekda dan Wakil Ketua DPRD Landak

Landak (SOROT POST)- Sidang Paripurna ke-19 tahun 2019 dihari selasa (6/8/19) pagi yang dihadiri oleh 18 anggota legislatif dari 35 orang, pagi tadi ada 2 fraksi dari 7 fraksi yang memberi catatan dan saran kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Landak tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Landak tentang pengolaan barang milik daerah dan rancangan peraturan daerah kabupaten Landak tentang kedudukan hukum dan hak dari organ dan pegawai badan usaha milik daerah.
Kedua fraksi yang memberi masukan catatan kepada Pemerintah yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Gerindra.
Dari Fraksi PDIP dalam masukan yang dibacakan oleh Nikodemus, menyebutkan mengenai materi peraturan Raperda tentang tata cara penghapusan barang milik daerah, mohon pembahasanya agar lebih dipertajam.
" Hal ini sangat krusial dan akan menjadi acuan implementasi bagi lembaga pengelolaan aset daerah sehingga aturannya lebih dipertegas dan kami berharap setelah Raperda ini selesai , tidak ada lagi aset Pemerintah yang terabaikan,". tutur Nikodemus dalam pidatonya.
Berbeda dengan Fraksi Gerindra, dalam masukan dan saran ada 6 poin, catatan yang dilontarkan dalam sidang Paripurna pagi tadi diaula DPRD.
salah satu 6  permasalah dalam catatan   Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Yohanes Desianto menurut fraksi Gerinda adalah permasalahan aset dalam pengelolaan barang milik daerah yang ada dikabupaten Landak diantaranya, kurangnya tingkat akurasi nilai aset yang dikelola, ketidak jelasan status aset yang dikelola, kurang optimalnya penggunaan barang milik daerah, kurang optimalnya pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka menghasilkan pendapatan daerah, serta meminilisir terjadinya kerugian daerah.
"Inventarisasi barang milik daerah harus dilakukan secara berkala dan konsisten agar tertib administrasi dan untuk mengamankan barang daerah yang ada dikabupaten Landak," harap Yohanes Desianto.
Fraksi Gerindra menekankan agar dalam penetapan pengelolanya BUMD sesuai dengan kualitas bidangnya agar BUMD tersebut bisa berkembang dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Landak.
Dalam proses rekrutmen, fraksi Gerindra melalui juru bicara Yohanes Desianto mengharapkan adanya keterbukaan.
" kami mengharapkan adanya terbukaan rekrutmen pegawai dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMD yang ada dikabupaten Landak, dan kami mengharapkan nantinya pegawai yang mengisi posisinya benar-benar bisa mengelola BUMD dan bisa bertanggungjawab atas jabatan yang diembannya,"harap Yohanes Desianto.
Berdasarkan pantauan media ini, 7 fraksi dalam sidang Paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten Landak terhadap 2 Raperda Inisiatif eksekutif  dapat menerima dan meneruskan meskin fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat dan fraksi Landak Barobah tidak hadir dalam sidang paripurna Pagi tadi yang dihadiri Anggota DPRD, Sekda, sekretaris DPRD, Kepala Investorat, kepala Badan dan staf ahli Bupati Landak (Nes)

Pasang Iklan Murah Hanya Disini !