Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kades DiusulKan 2 fraksi Ke Bupati

poto:Acara Paripurna Di DPRD Kab.Landak

Landak (SOROT POST) Dalam pidato Bupati Landak yang disampaikan oleh wakil Bupati Landak, Herculanus Heriadi atas perubahan atas Perda Kabupaten Landak nomor 15 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, yang diusulkan oleh fraksi Partai Nasdem Dan Partai Fraksi Landak  Barobah.
Fraksi Nasdem dan Fraksi Landak Barobah mengusulkan Perda Kabupaten Landak nomor 15 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa melalui rapat Paripurna pada tanggal 8 April 2019 digedung aula DPRD dan disampaikan kepada Bupati Landak untuk meminta jawaban atas peraturan teesebut.
Dalam rapat paripurna pada (9/4/19) pagi, Bupati Landak menyampaikan kepada fraksi Nasdem dan Landak Berobah melalui Wakil Bupati Herculanus Heriadi, bahwa fraksi partai Nasdem memandang ini merupakan hal yang terpenting sebab sebagai Pemerintahan terkecil dalam sebuah Negara desa harus memainkan peranannya sebagai benteng terdepan perekonomian Bangsa sehingga optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa , dan seorang kepala desa menjadi sangat strategis sehingga dibutuhkan kepada desa yang mampu membawa desa nya lebih maju."Pemilihan kepala Desa menjadi sangat penting jangan sampai virus korupsi meluber kedesa-desa akibat proses pemilihan kepala desa yang tidak benar sehingga menghasilkan kepala Desa yang korup sehubungan dengan ini saya berpendapat dan berterima kasih atas masukkannya. Dan juga mengenai pembiayaan pemilihan kepala desa yang dibebankan ke APBD, dan saya sependapat dan saya ucapkan terima kasih,"tutur Herculanus Hariadi.
Selanjutnya Herculanus Heriadi menanggapi  usulan partai fraksi Landak Barobah yang berkaitan tentang Raperda pembiayaan pemilihan kepala desa yang dibebankan APBD dilakukan secara transparan, fungsi pengawasan dan pemantauan pemilihan kepala desa oleh panwas dan inspektorat sesuai dengan tupoksinya dan sanksi yang tegas harus dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi yang melanggar, panitia pemilihan kepala desa menetapkan tata cara  penjaringan bakal calon kepala desa dan permohonan pencalonan kepala desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dilampirkan persyaratan. Partai Landak barobah menyarankan agar proses penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus tertib dan harus sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan kami menyambut baik dengan adanya Raperda ini, supaya masyarakat pada saat memilih perangkat Desa ada payung hukumnya, dan juga agar aparat desa melaksanakan tugas-tugas sesuai amanat warga.
"Sehubungan dengan saran dan masukan dari fraksi Landak Barobah tersebut saya sependapat dan saya ucapkan terima kasih," katanya. (Nes)

Pasang Iklan Murah Hanya Disini !