Bank BNI Cairkan 47 Milyar Dana PSR Tampa Rekomendasi Disbun

poto:Ilustrasi Perkebunan Kelapa Sawit

Landak (SOROT POST)- Pencairan dana anggaran Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalimantan Barat diduga kecolongan.

Dinas perkebunan sangat menyesalkan pencairan dana oleh pihak BNI tanpa rekomendasi dari dinas perkebunan.

“Kami sangat menyesalkan kok kenapa dana tersebut bisa di cairkan oleh pihak BNI tanpa rekomendasi dari Dinas perkebunan,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, Alpius saat diwawancara media ini, Kamis (14/3/2019) kemarin.

Alpius mengungkapkan, hal itu pada acara sosialisasi dan penjelasan teknis pelaksanaan kegiatan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Landak Tahun 2018 oleh Tim Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Dirjen perkebunan Republik Indonesia diaula Dinas perkebunan Kabupaten Landak pada Kamis, (14/3/2019).

” Sebenarnya, sistim pencairan dana tersebut tergantung dari laporan pisik pekerjaan, ada permintaan pihak koperasi dan ada berita acara pemeriksaan barulah bisa kita berikan rekomendasi untuk pencairan di bank. Kok ini tiba-tiba di cairkan oleh bank,” ujarnya.

” Dengan kejadian ini, saya selaku Kepala Dinas perkebunan kabupaten Landak sudah menyurati pihak BNI Ngabang dan koperasi untuk melakukan penagihan terhadap anggota koperasi yang sudah mencairkan dana tersebut. Kalau tidak dikembalikan akan berhadapan dengan ranah hukum,” tandasnya.

Alpius juga menjelaskan, bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat yang dilakukan ini betul-betul di peruntukan untuk program peremajaan sawit rakyat dan program ini tidak bisa di peruntukan untuk kegiatan lain dan pihaknya tidak mau ini terjadi akibat ulah satu dua orang yang menciderai nama Kabupaten Landak.

Alpius juga mengaku pencairan dana PSR dari BNI kepada anggota koperasi tersebut tidak ada pemberitahuan sama sekali dari pihak bank BNI. Pihaknya baru mengetahui kejadian tersebut setelah ada laporan dari pihak koperasi.

” Bantuan dana PSR untuk 6 koperasi tersebut berjumlah Rp. 47 milyar. Namun yang sudah dicairkan oleh anggota koperasi, saya belum mengetahui pasti berapa jumlahnya,” ucapnya.

Alpius meminta, bagi anggota koperasi yang sudah mencairkan dana tersebut untuk mengembalikannya. Kalau tidak dikembalikan, siapa yang mau bertanggungjawab terhadap pembiayaan, karena program PSR ini diperuntukan untuk kegiatan peremajaan sawit rakyat baik dari aspek ceping, pengadaan bibit, pupuk dan penanaman sampai selesai.

Kalau ada penyimpangan terhadap ulah pribadi, itu tanggungjawab sendiri, karena Program PSR ini dalam pengawasan BPK. (Tim/strategi.co.id)

Pasang Iklan Murah Hanya Disini !