DPRD Komisi A Minta Usut Proyek Mangkrak Sejuta Rumah Bersubsidi Dilandak

poto:Lokasi Program Sejuta Rumah daerah munggu Kec.Ngabang Kabupaten Landak

Landak (SOROT POST)-  DPRD Komisi A  Kabupaten Landak Dari Fraksi Anugrah, Cendra Sunardi, meminta Pemerintah dan Penegak hukum untuk mengusut tuntas program Pemerintah Pusat melalui program Subsidi Sejuta Rumah untuk rakyat Kabupaten Landak didaerah jalan munggu bukit bunut atau bukit ilong  Wilayah Desa Raja langsung kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Kalbar  pada tahun 2017 lalu dan  hingga kini mangkrak tidak ada kejelasan.
Cendra Sunardi anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Landak sangat menyayangankan program sejuta rumah untuk rakyat Kabupaten Landak adalah merupakan sebuah kebohongam yang sejatinya hingga sampai tahun 2019 belum ada kelanjutan untuk pembangunan program tersebut.
poto Lokasi Percetakan batako yang sudah hancur

Ditemui oleh media ini Senin (7/1/19) diruang komisi A DPRD Kabupaten Landak, Cendra Sunardi menyebutkan program sejuta rumah untuk masyarakat miskin yang mangkrak harus dicari tahu terlebih dahulu titik permasalahannya dulu mangkraknya.
"Saya minta  agar Program Sejuta rumah yang merupakan harapan dan idaman rakyat untuk ditindak lanjuti dari sisi hukum maupun dari sisi kelanjutan pembangunan program tersebut,"pinta Cendra sunardi.
DPRD Kabupaten Landak yang adalah merupakan tugas untuk pengawasan, Cendra Sunardi menyebutkan akan melindaklanjuti, apakah itu menyalah guna kewenangan atau memang prosedurnya belum jelas.
"Penanggungjawab atau pelaksana pembangunan seribu rumah ini harus bertanggungjawab, kami minta Pemerintah daerah untuk menelusuri dan pihak yang mempunyai peranan untuk mengecek kembali mangkraknya dimana, kalau ada kesalahan dari hukum prosesnya harus ke hukum dan kalau mangkrak dari Pemerintah Pusat untuk ditindak lanjuti kembali dan jangan menjadi pembohongan publik, pembohongan terhadap masyarakat awam dan atau menghibur masyarakat,"papar Cendra sunardi.
Dari mangkraknya program sejuta rumah dikabupaten Landak,  Anggota Komisi A dari fraksi Anugrah ini, pihaknya dari DPRD Kabupaten Landak  yang nantinya akan bersultasi dengan Komisi C yang membidangi untuk meninjau kelapangan proyek program sejuta Rumah Untuk masyarakat yang mangkrak.
poto : 1 unit Bangunan yang sudah dibangun sebagai percontohan 

"Saya akan menyampaikan ke komisi saya dan nantinya kami konsultasi dengan komisi C yang membidanginya, dan harus ditindaklanjuti dan harapan saya untuk anggota komisi C untuk mengawasi dan menindak lanjuti bahkan kalau ada temuan harus ditindak lanjuti sesuai dengan aturan , " tutup Cendra Sunardi.
 Ditempat terpisah menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Landak, Herman Masnur, program pembangunan rumah itu memang merupakan program sejuta rumah. Tapi untuk di Landak hanya beberapa rumah saja yang dibangun.
"Pembangunan rumah itu sebetulnya sudah dibangun sejak tahun 2017 lalu. Tapi kita tidak tahu apa penyebab terbengkalainya pembangunan rumah itu. Yang jelas kami siap memfasilitasi dalam hal regulasi. Regulasi itupun sudah kita siapkan," ujar Masnur di Ngabang, (6/1).

Dikatakannya, pemerintah sudah melakukan peletakan batu pertama pembangunan kompleks BTN itu. Seharusnya tinggal pihak penyedia yang meneruskan pembangunan rumah itu hingga selesai.

"Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Kita juga tidak tahu apa penyebabnya pembangunan rumah itu terjadi mangkrak. Yang jelas, dari kami masalahnya sudah selesai semua, tidak ada yang nyangkut lagi," akunya.
poto:Gerbang lokasi masuk dikomplek perumahan sejuta rumah

Masnur memperkirakan kemungkinan saja pembangunan kompleks BTN itu akan dilanjutkan lagi. Namun dia tidak mengetahui kapan pembangunannya akan dilanjutkan lagi.

"Apalagi pembangunan rumah itu sudah ada regulasi dari kita. Direncanakan akan dibangun seribu rumah dulu di kawasan tersebut, meskipun program ini merupakan program sejuta rumah se Indonesia. Lahan pembangunan rumah itupun sudah disiapkan sekitar belasan hektar," jelasnya.

Terpisah, mantan Camat Ngabang, Yosep mengaku, pembangunan program sejuta rumah itu dibangun sejak ia menjabat sebagai Camat Ngabang.

"Sebenarnya pembangunan rumah itu diambil alih dari Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (Asperi) ke Real Estate Indonesia (REI). Kamikan sebelumnya hanya menyediakan data konsumen. Pada intinya, konsumen sudah kita data. Masalah verifikasi dan sebagainya itu merupakan tugas dari pihak yang membangun rumah," ujar Yosep.

Dikatakannya, jika pembangunan rumah itu terjadi mangkrak, seharusnya hal itu harus ditindaklanjuti oleh REI.

"Mudah-mudahan tahun ini pembangunan rumah itu bisa dilanjutkan kembali. Apalagi lahan untuk mendirikan rumah itu tidak bermasalah. Tinggal penyelesaian administrasi perubahan status lahan dari lahan pertanian ke lahan perumahan. Itukan prosesnya tidak gampang," aku Kepala Disporapar Landak ini.

Ia berharap, hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan harus segera dituntaskan.

"Sayang sekali jika lahan dan pembangunan rumah itu terbengkalai tidak dilanjutkan. Rumah tersebut memang diperuntukan bagi masyarakat ekonomi menengah dan PNS Golongan I dan II," katanya.

Yosep mengaku, harga rumah yang ditawarkan ke masyarakat merupakan harga standar yang disampaikan oleh Presiden RI, Jokowidodo.

"Jadi mungkin nanti yang dibantu oleh pemerintah itu seperti jalan, air dan mungkin nanti ada subsidi juga. Sebab, secara global harga sudah ditetapkan sekian, mungkin nanti ada pengurangan-pengurangan. Nanti dari pihak REI yang akan menjelaskannya kepada konsumen. Kita hanya sebagai penyedia lahan saja," terangnya. (Nes/Vi)

Pasang Iklan Murah Hanya Disini !