Jumat, 22 Juli 2016

Philipus Nahaya

BINBINGAN KERJA ( BINTEK ) KESELURUH KADES SEKABUPATEN MELAWI

Bupati Melawi, Panji, membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan dana desa kepada pemerintah Desa di Pendopo bupati Melawi.

Pada kesempatan itu, Panji mengingatkan seluruh kepala desa untuk menyampaikan SPJ penggunaan dana desa tepat waktu. Karena menurutnya saat ini masih banyak  SPJ dan pelaporan penggunaan dana desa yang terlambat, bahkan ada yang belum mengacu pada ketentuan yang ada.

“Saya yakin banyak para kades belum mendapatkan keseragaman aturan soal SPJ. Penafsirannya bermacam. Akibatnya timbul permasalahan di desa, kegiatan yang dibangun belum maksimal memberikan manfaat pada masyarakat, serta harapan untuk meningkatkan ekonomi belum tercapai, bahkan terkesan boros,” katanya.

Panji pun mengungkapkan pada 2016 transfer dana desa dari pusat ke Melawi sebesar Rp 105 miliar. Sementara alokasi dana desa khusus di APBD sebesar Rp 65 miliar. Dana bagi hasil pajak 1,92 miliar dan setiap desa mendapat kurang lebih Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar perdesa.

“SPJ dan laporan harus tepat waktu dan lengkap. ADD ini digunakan untuk penghasilan tetap pejabat aparatur desa dan tunjangan BPD seperti operasional PKK dan BPD serta operasional kantor desa. Maka persentase pembagiannya mesti tepat,” pesannya.

Dalam pertemuan tersebut, Panji juga memaparkan berbagai permasalahan penggunaan dana desa pada tahun lalu. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dana desa diantaranya dokumen pendukung pengelolaan dana desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang belum sesuai dengan mekanisme yakni melalui rembuk desa yang difasilitasi perangkat desa dan BPD.

“Kemudian kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes masih ada kegiatan yang bukan prioritas dibutuhkan masyarakat. Maka dibutuhkan ketajaman, melihat apa yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Berikutnya, lanjut Panji, permasalahan yang juga ditemukan adalah terkait standar biaya dalam kegiatan kurang dipatuhi sepenuhnya. Dan juga di lapangan masih ditemukan kegiatan fisik yang harus dilakukan secara swakelola dan padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat, tapi ternyata masih ada yang menggunakan pihak ketiga.

“Ini perlu sinkronisasi aturan. Mungkin desa bisa seperti kabupaten, dibawah Rp200 juta bisa penunjukan langsung dan kalau diatas Rp200  juta harus tender. Ini harus didalami bersama,” katanya.

Pemerintah juga, kata Panji menemukan ada diantara kepala desa dan BPD yang belum sepaham dengan kegiatan yang dikerjakan. Hal ini bisa disebabkan karena sudut pandang yang berbeda.

“Saya yakin karena ketidakseragaman karena tidak klop tapi karena mengacu pada aturan,” katanya.

Panji menegaskan pada seluruh aparatur desa agar menghindari penyimpangan penggunaan dana. Jangan sampai tersangkut hukum karena penggunaan yang salah, karena dana desa diperiksa langsung oleh Inspektorat dan BPK.

“Jadi ternyata di desa pemberlakukannya sudah sama persis yang dilakukan di kabupaten. Kesalahan yang tidak sengaja, karena kurang paham soal aturan, jangan sampai terjadi. Karena keterbatasan informasi dan ketentuan yang sudah kita serap. Kalau bermasalah padahal tidak ada niat, kan sayang,” ugkapnya Panji.
By.hadi

Philipus Nahaya

About Philipus Nahaya

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :