Senin, 25 Januari 2016

Philipus Nahaya

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Jakarta, ( Sorot Post )- Pemerintah Republik Indonesia terus mengejar waktu guna merealisasikan target pembangunan hingga kuartal I 2016. Penandatanganan Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan upaya untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun ini.
Rancangan awal ini dibuat untuk mejawab tantangan percepatan pembangunan di Indonesia, salah satunya target memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, baik yang berasal dari kalangan ekonomi atas maupun mereka yang kurang mampu akan membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal.
Untuk mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni tersebut pemerintah melaksanakan Program Sejuta Rumah yang dicanangkan sejak tahun lalu.
Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahaan Rakyat, Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp 73,41 Triliun, telah melaksanakan pelelangan dini sejak Bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket, dengan nilai Rp. 42,74 Triliun.
Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

“Karena banyak ketimpangan antar wilayah maka kami di Kementerian PUPR membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wiayah, di Indonesia dibagi 35 kawasan strategis nasional, jadi PUPR mempunyai rasionalnya melalui Progemining pengembangan infrastrukturnya, ” Kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada acara Diskusi Khusus MarkPlus Center for Infrastructure, Sabtu (23/01) di Philip Kotler Theater, MarkPlus Main Campus, Kadablanka.
“Ini termasuk Revolusi Infrastruktur , yaitu pengambilan keputusan membangun harus bersifat ekonomis, seperti MRT kenapa selama 25 tahun tidak dibangun karena mahal dan tidak menguntungkan, akan tetapi jalan trans papua harus dihubungkan karena secara ekonomis karena bisa menurunkan minimal 50 % harga-harga kebutuhan di wilayah papua,” jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.
Hadir pula Drs. HR. Makagansa, MSi sebagai Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, menjelaskan bahwa dikarenakan infrastruktur yang membaik di daerah Tahuna Sangihe , maka kendala kemiskinan telah mulai teratasi, salah satu contoh untuk mendatangkan 9 Bahan pokok ke daerah kami dari Surabaya membutuhkan waktu 21 hari, karena kapal tidak bisa langsung ke Makassar.
“Namun setelah ada kebijaksanaan baru yaitu Tol Laut dimana kapal dari Surabaya langsung ke Makassar terus ke Laguna sehingga hanya menempuh 4 hari saja, dan ini sangat bermanfaat ketika jalan-jalan nasional yang menghubungkan wilayah itu tidak terbangun dengan baik,” ungkap
Drs. HR. Makagansa, MSi
Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, PUPR juga berkomitmen mendorong penggunaan peralatan, material konstruksi, dan sumber daya lokal. (PWRI)

Philipus Nahaya

About Philipus Nahaya

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :