Masalah THR, BHR Karyawan PT.SMS Dengan Managent Ada Solusi

Rabu, 09 Januari 2019

poto:Pertemuan Rapat Karyawan pekerja PT.SMS, PT.CPO dan Sekda Diruang Sekda Landak

Landak (SOROT POST)-   Pertemuan rapat  permasalahan THR yang difasilitasi oleh Sekda Kabupaten Landak diruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Landak antara Pihak Perusahaan PT.SMS, PT.CPO, karyawan BHL PT.SMS, Sekda Landak,Dinas DPMPTSP , dan  Pengawas Tenaga Kerja Provinsi.
Pertemuan ini berlangsung Rabu (9/1/19) pagi hingga Siang tadi, dengan dimediasi oleh Vinsensius Sekretaris Daerah (Sekda) Landak dengan meminta penjelasan permasalahan tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2018 kepada pihak Perusahaan diantaranya adalah pihak PT.SMS.
Berdasarkan Pantuan media www.sorotpost.com pagi tadi, ada sebanyak 34 orang yang hadir dalam pertemuan ini dengan duduk bersama untuk membahas permasalahan hubungan industrial antara PT.SMS dan Karyawan yang saat ini terjadi.
Menurut Suwono karyawan PT.SMS mempertanyakan tindakan hukum atau langkah seperti apa yang akan dilakukan Pemerintah apabila hari ini pihak dari managemen perusahaan tetap tidak mau mengikuti aturan yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang THR, tanya Suwono pada saat rapat berlangsung.
Pertanyaan yang disampaikan oleh Suwono dijawab oleh Vinsensius Selaku Sekda Kabupaten Landak bahwasannya hari ini sudah dicari titik temu bahwa permasalahan antara pihak Managemen PT.SMS dengan karyawan adalah bagaimana kedua pihak saling berkoordinasi dan hari ini bukan sebuah keputusan dan keputusan itu akan ditindaklanjuti oleh Bupati Landak.
"Masukan untuk karyawan kita harus mengarah kepemahaman dalam sistem kerja perusahaan, sistem kerjanya Pemerintah, karna masyarakat sendiri sudah paham dan tidak ada masalah tadi dan tinggal bagaimana mengsikapi secara seimbang, sikap kita seimbang karna masyarakat sangat komunikatif dan masyarakat datang kesini adalah cari solusi dan tinggal kita meramu solusi ini. Solusinya sudah adalah solusi-solusinya dan untuk memutuskan solusi inikan kita perlu pertimbangan dan kebijakan Pimpinan (Bupati) karna kami bekerja melaksanakan tugas-tugas yang diberikan berdasarkan perintah Pimpinan dan solusi akhir nantinya dari Ibu Bupati . sedangkan untuk masalah pemagaran lahan yang berujung lapor dan melapor kepihak polisi ranahnya sosologikuntur dan diselesaikan dengan sosial saja dan pihak perusahaan sudah bersedia untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan tidak lagi sikit-sikit lapor dan selagi bisa diselesaikan internal selesaikan kedalam secara internal antara perusahaan dengan masyarakat, dengan pekerja,"Jawab Vinsensius.
Vinsensius selaku Sekda Kabupaten Landak juga menyebutkan kalau perusahaan PT.CPO  juga sudah bertanggung jawab cuman masalahnya PT.CPO sudah tidak berdaya lagi.
"intinya kita cari solusi, karna ini masalah ini adalah THR, untuk PT.CPO sudah tidak berdaya dan tidak mampu lagi, tapi kita tetap cari solusi kata kuncinya adalah kebersamaan antara perusahaan, masyarakat dan Pemerintah dan tinggal teknis lagi, khusus untuk CPO tidak ada masalah hanya beberapa kekurangan  pembayaran dan itu perlu dikomunikasikan antara perusahaan, masyarakat dan Pemerintah karna arahan Ibu Bupati Landak meminta supaya kegiatan-kegiatan perusahaan yang ada dikabupaten Landak untuk bergerak sinergis agar mengarah kesejahteraan dan kemajuan bersama dan seperti arahan Bupati kita tetap menggandeng pihak swasta untuk sama-sama sinergi dan mengganteng visi misi Bupati," tutur vinsensius.
Dalam keterangan Pers Deni Selaku HRD PT.SMS saat dikonfirmasi oleh media ini terkait THR karyawan, Deni Menyebutkan bahwa 100 persen THR karyawan sudah menerimanya.
"untuk BHR kita berikan untuk KHL untuk KHT kita berikan THR dan sudah berdasarkan undang-undang sudah dibayarkan dan 100 persen sudah menerima termasuk ketua PK-PK yang datang disini, "tutur Deni.
Deni Juga menjelaskan pemberian BHR ini diberikan kepada KHL yang sifatnya kerjanya borongan berdasarkan pemegang SPK,  dan ini diberikan sebagai hadiah atau sebagai kebijakan perusahaan semenjak perusahaam berdiri dan pemberian ini diberikan sebagai ucapan terima kasih bahwa karna ada peran dari BHL ini untuk membangun kebun.
"ini kok aneh dipermasalahkan dari tahun ketahun, karna diperusahaan kami untuk khusus yang rawat itu berdasarkan SPK yang sifatnya borongan, karna kami sudah memberi bantuan  tunjangan kebijakkan dari dari perusahaan kepada yang memegang SPK, dan sangat aneh kalau Yusuf bilang perusahaan tidak membayar THR ,ujar Deni.
Yang membuat perusahaan kaget, Yang menolak untuk BHR siapa.
" yang menolak untuk HBR siapa karna pihak perusahaan sudah menyediakan uangnya dan tinggal ambil karna dari 3 Perusahaan dari jumlah karyawan tiga ribuan lebih hanya dan hanya dua koma persen yang menolak BHR dari perusahaan, karna kami memberi sesuai dengan kebijaksanaan, kata Deni.
Perusahaam PT.SMS melalui Deni Selaku HRD mengharapkan permasalahan ini harus diselesaikan dengan musyawarah dengan memperhatikan keadaan sosial yang sudah terjadi, dan sekitar sembilan puluh tujuh persen   dari sekian persen dengan total sudah menerima dan perusahaan tidak mau ganggu-ganggu sampai pemagaran jalan. 
" untuk pemagaran yang dilakulan oleh pihak arip,jano dan ludin karna buat kami tindakan pemagaran itu tidak syah tidak ada dasarnya karna secara hukum positif tidak ada dasarnya. Kami berharap tolong bantu perusahaan karna kami sudah memberi surat ke Disnaker Landak dan sekda," pinta Deni. (Nes)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS