Diduga Tiga Perusahaan Dilandak Belum Membayar THR Natal Karyawan

Selasa, 08 Januari 2019

poto THR  Natal Yang Diterima Karyawan

Landak (SOROT POST)-  Ada empat perusahaan swasta dibidang perkebunan kelapa sawit di daerah Kabupaten Landak yang belum membayar tunjangan hari raya Natal 25 Desember 2018 lalu kepada karyawannya.
Empat perusahaan yang belum membayar tunjangan hari raya (THR) Natal pada tahun 2018 lalu adalah PT.GAM,PT.SMS, PT.IGP,  PT.CPO, dan Dari empat Perusahaan yang belum membayar THR karyawannya, satu diantara perusahaan tersebut sudah membayar THR karyawan yakni PT.IGP.
Berdasarkam sumber informasi yang dihimpun media ini pada selasa,(8/1/19) sore tadi melalui  tim anggota Satgas Pengaduan THR tahun 2018 Yasiduhu Zalukhu yang juga merupakan ketua ketua FSB Kamiparho Kabupaten Landak berdasarkan surat penunjukan Bupati Landak nomor :503/DMPTSPTK-TK/2018 tanggal 18 juli tentang keputusan Bupati Landak penunjukan dan penetapan panitia posko pengaduan THR tahun  2018 lalu.
Menurut Yasiduhu Zalukhu, mereka telah menerima laporan yaitu ada empat perusahaan yang bermasalah, dan salah satu PT.IGP yang telah mendapat kesepakatan dan tiga perusahaan yang belum membayar THR karyawan sesuai dengan peraturan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR.
poto:Yasiduhu Zalukhu tim Satgas Posko THR Natal 2018













Tiga perusahaan yang belum membayar THR sesuai dengan peraturan Permenaker nomor 6 tahun 2016 sudah melayangkan surat kedinas dan akan ditindaklanjuti besok.
"jumlah sampai sekarang karyawan atau serikat buruh dari empat perusahaan yang belum mendapat THR mencapai kurang lebih dari seribu karyawan, karna PT.CPO bersama PT.ASC berjumlah delapan ratus lebih dan ditambah lagi perusahaan yang lain," ujar Yasiduhu Zalukhu. 
Sesuai dengan peraturan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR, tenaga kerja yang berstatus BHL, dan karyawan tetap semua sudah diatur dalam Permenaker sesuai perumusananya, dan jangan beri alibi yang salah kepada masyarakat atau karyawan bahwasannya BHl diberi THR suka-suka, tambah Yasiduhu Zalukhu.
"Karna Menteri tenaga kerja sudah mengirim surat kepad Gubenur, Bupati dan Wali Kota untuk membentuk posko THR maka dari itu ditindaklanjuti oleh Bupati Landak lewat surat Bupati Landak untuk seluruh perusahaan pada awal bulan desember 2018, dengan menindaklanjuti surat tersebut Bupati membuat SK Posko THR,"papar Yasiduhu Zalukhu.
Yasiduhu Zalukhu memaparkan lagi, laporan yang masuk kepada posko Satgas diserahkan kepada dinas untuk ditinjaklanjuti oleh Bupati.
"pembayaran THR itu ditolak oleh karyawan karna tidak sesuai dengan aturan Permenaker, saya berharap mari patuh kepada aturan karna masalah THR ini adalah normatif hak dasar bagi pekerja yang wajib mereka terima karna berbicara hak normatif tidak boleh ditawar, karna kita minta kepatuhan setiap perusahaan karna dalam undang-undang Permenaker itu itu jelas sanksinya, dan saya menganggap ketiga perusahaan itu tidak mematuhi surat Permenaker nomor 6 tahun 2016 maupun surat Menteri untuk THR Natal tahun 2018 maupun surat Bupati," tanya Yasiduhu Zalukhu.
Dilain tempat, karyawan pekerja PHL  perusahaan PT.GAM  melalui perwakilan 9 orang pada tanggal 3 Januari 2018 kemarin menyebutkan bahwasannya telah  memberi surat permasalahan mereka ke Dinas DPMPTSP di Ngabang bahwasannya Karyawan Pekerja PT.GAM belum mendapat THR Natal 2018 lalu.

Gejolak hak-hak karyawan pekerja yang belum menerima THR Natal 2018, sangat disayangkan Dinas DPMPTSP melalui kasi Tenaga Kerja tidak berani memberi jawaban kepada media ini dengan alasan harus melalui persetujuan Kadis dan Kabid. Dan ketika Media ini hendak mau konfirmasi ke Kadis dan Kabid Sore pukul 14:15 menit sore tadi mereka tidak ada ditempat. (Nes)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS