Tersangka PETI Di Mandor Minta Keadilan Hukum , Jangan Pilih Kasih

Senin, 24 September 2018


Landak (Sorot Post)- 6 Agustus 2018 lalu, Polisi Polres Landak melakukan penangkapan pelaku peti  di Dusun Pempadang, Desa Kayuara, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak Kalimantan Barat atas laporan warga yang sekarang menjabat sebagai anggota    DPRD Kabupaten Landak.
Razia Penambang Emas Tampa Ijin (PETI) oleh pihak kepolisian berbuntut panjang sampai keproses hukum dipengadilan Negeri Ngabang Kabupaten Landak yang pada hari senin 24 September 2018 sore tadi sidang tahap pertama dengan agenda pembacaan gugatan pemohon dan esepsi.

Menurut H. Burhanudin orang tua Iskandar (tersangka), saat di menyambang wartawan warung HOKI ngabang jalur dua siang (24/9/18) selepas pulang naik Haji,  didirinya merasa terkejut ketika mendengar informasi dari keluarga bahwa anaknya tersandung hukum dipolres Landak.
 ” Saya sangat terkejut mendengar anak saya tersandung hukum dipolres Landak gara-gara kerja PETI di Mandor," ucapnya.

Menurut H. Burhanudin proses penangkapan dan rajia PETI tidak berlaku adil oleh pihak aparat kepolisian lantaran pelaku peti yang lainnya yang bekerja di depan tidak di tangkap, tapi justru yang ditangkap yang bekerja di belakang dan saat penangkapan berupa barang bukti (BB) mobil pickup saya yang parkir di depan warung kok ditangkap juga.
 padahal di dalam
" Penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Landak tidak berlaku adil dan sangat memihak, apalagi mobil pickup yang terparkir didepan warung dibawa oleh pihak kepolisian padahal tidak ada berisi barang bukti apapun. Kami pihak keluarga menempuh jalur hukum, mempraperadilan kinerja kepolisian yang tidak adil dalam penanganan kasus razia dan penangkapan PETI,” ungkapnya.
 Saya berharap, tambah  Burhanudin, kalau pihak keamanan  sesuai prosedur, tangkap semua, jangan cuman anak saya saja yang ditangkap. Ini menandakan aparat kepolisian masih tebang pilih dalam penanganan kasus ini,” tambah Burhanudin dengan para media.

Sementara Kuasa hukum dari Iskandar (tersangka), Arry Sakurianto, SH  saat jumpa persnya di HOKI jalur dua Ngabang, mengatakan usai pembacaan
gugatan di pengadilan Negeri Landak  bahwa pihaknya selaku pemohon praperadilan kuasa hukum Iskandar mengajukan praperadilan ini, sehubungan adanya penetapan terhadap kliennya yang dijadikan tersangka dalam perkara penambangan emas tanpa izin di Desa Kayuara.

Menurut Arry Sakurianto, pada saat dilakukan razia kleinnya tidak berada di tempat, namun yang ditangkap adalah pekerja kleannya yang dilakukan Polres Landak atas laporan seorang anggota DPRD Landak bernama Lamri sehingga Polres Landak melakukan razia.

” Kita tahu daerah yang dirajia itu bukan hanya klein kita saja yang menambang, bahkan ada yang pihak lain juga. Yang sangat kita sesalkan kenapa klain kita saja yang ditangkap. Intinya kita sebagai kuasa hukum oke-oke saja dalam penegakan hukum, sebagai kuasa hukum  kita mengerti juga, tetapi jangan pilih kasih,” ujar Arry.

Arry Sakurrianto, mengatakan dirinya mem pra pradilkan Polres Landak atas perkara razia tambang emas di dusun Pempadang desa Kayuara Kecamatan Mandor.


"Pemohon mengajukan gugatan pra pradilan ini sehubungan klien kami dari  dalam perkara tambang emas di daerah desa Kayuara," kata Arry dalam konfrensi persnya yang didampingi orang tua kliennya,  Burhanudin dan LSM LP-KPK RI dan Komda Kalbar.

Arry Sakurrianto mengatakan kuasa hukum sangat mendukung upaya aparat dalam razia tapi jangan pilih kasih dan Kami keberatan karena ada pilih kasih dan klien kami saat itu tidak berada di tempat.  Tiba-tiba ada panggilan dan dijadikan tersangka, terangnya.

Arry Sakurrianto, menerangkan dalam proses hukum, dalam sebuah perkara hukum pihak kepolisian dan pihak penegak hukum lainnya prosedurnya adalah pelaku wajib diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi dan jika ditemukan alat bukti cukup baru ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita keberatan maka mengajukan pra pradilan di PN Ngabang. Apa yang dilakukan penyidik Polres tidak ada prosedur. Karena klien kami memberi kuasa kepada saya maka akan kami perjuangkan, "tegas Arry Sakurrianto.

Di tempat yang sama  Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) RI,  Syarfriudin, mengatakan,  pihaknya turun dilapangan untuk menyikapi laporan perkembangan di kasus PETI yang terjadi dilandak.
"Kami juga melakukan investikasi di lapangan atas kasus penambang PETI Iskandar pihaknya menyesalkan sikap yang diambil pihak penegak hukum, karena banyak pihak lain kenapa hanya satu yang diciduk.

"Harusnya sama dalam penegakkn hukum.  Kita tetap dukung penegakab supremasi hukum.  Bukan kami ingin membela pelaku tambang,  tapi ingin cari titik tengah. Karena saudara Iskandar memiliki hak hukum untuk membela diri secara hukum,"tegasnya.
Kuasa Hukum Polres Landak,  Kompol Mikael Wahyudi usia sidang kepada wartawan mengatakan,  dalam penetapan tersangka tidak harus menjadi saksi terlebih dahulu.
"Tapi berdasarkan dua alat bukti yang kuat.  Keterangan 11 saksi yan ditangkap di lokasi dan keterangan saksi ahli," tegasnya.
Seperti diketahui,  pada 6 Agustus 2018 lalu tim Polres Landak melakukan razia pertambangan emas tanpa izin (PETI) di dusun Pempadang Desa Kayuara Kecamatan Mandor atas dasar laporan masyarakat.  Hasilnya polisi berhasil mengamankan alat beras exavator yang digunakan alat pertambangan emas di lokasi tersebut. (Nes)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS