Peserta Caleg Wajib Lapor Dana Kampanye

Rabu, 19 September 2018


poto :Mikael

Landak (Sorot Post)- Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak, Mikael mengatakan dana Kampanye serta pelaporan merupakan bagian penting bagi partai politik maupun para calon legislatif yang akan mengikuti kontestasi pemilihan umum 2019, adalah hal yang penting disampaikan saat bintek sebagaimana diatur didalam peraturab KPU nomor 29 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPu nomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye Pemilihan Umun.
"Tujuan pengaturan dana kampanye, memberikan panduan bagi peserta pemilu dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disusun berdasarkan prinsif legal, akuntabel dan transparan," kata Mikael.


Bentuk sumbangan dana kampanye ungkap Mikael berupa uang tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, pemerimaan melalui transaksi perbankan. Ada juga berupa barang baik benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan Melalui Jasa berupa jenis pelayanan, pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang memanfaatnya dinikmati oleh peserta pemilu, ungkap Mikael rabu (19/9/18) siang diruang kerjanya.
Mikael Menjelaskan, sumbangan dana kampanye dana kampanye peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye yakni dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir, sumbangan dana kampanye parpol yang bukan parpok mengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dikategorikan sebagai penyumbang pihak lain kelompok yang batasan sumbangannya dibatasi maksimal Rp.25. 000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) selama kampanye dan dana kampanye berbentuk uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye.
Adapun menurut Mikael peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, menyumbang atau memberi bantuan yang tidak jelas identitasnya atau hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemilik daerah, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa, terang Mikael.
Sanksi bagi partai politik, tambah Mikael, Sanksi partai politik peserta pemilu anggota DPR dam DPRD yang terlambat tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang ditentukan, diberikan  sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan. Partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang lambat menyerahkan LPPDK sampai dengan batas waktu yabg ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai calon terpilih pada wilayah pemilihan yang bersangkutan dan peserta pemilu yang menerima dan menggunakan sumbangan yang dilarang, dikenai sanksi sesuai ketentuan undang - undang yang mengatur tentang pemilu, tambah Mikael (Nes)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS