Iklan Hari Pahlawan nasional 10 Nov 2018

Polres Landak Dipraperadilkan, Akibat Sita 350 Karung Beras Tak Bermerek

Selasa, 10 April 2018

Poto: Persidangan Digedung Pengadilan Negeri Ngabang


Landak (Sorot Post) -Penyitaan 350 karung beras polos tak bermerek milik Koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar oleh Polres Landak berbuntut panjang hal ini di karenakan penyitaan barang tersebut dinilai tidak sesuai prosedur dalam proses penyitaan dan penggeledahan sehingga Penasehat Hukum Pemohon Pariaman Siagian SH,MH melakukan Gugatan peraperadilan dengan Nomor perkara 01/PID.PRA/2018/PN.Nba melawan Kepala Kepolisian Resor Landak di Pengadilan Negeri Kabupaten Ngabang,Propinsi Kalbar sejak senin 2 April 2018 lalu. 


Kuasa Hukum Koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar selaku Pemohon Praperadilan Pariaman Siagian,SH,MH dalam gugatan mengatakan," Proses tersangka pada saat itu seolah tak ada tapi proses penyitaan dan penggeledahan 350 karung beras tak berlebel dilakukan oleh pihak termohon tertanggal 21/Pebruari/2018 .Tidak memperoleh izin dan berita acara serah terima penyitaan barang bukti dari pengadilan sehingga ia meyakini proses penyitaan tidak sah menurut hukum,”kata Pariaman 9/4/2018 Kepada Rakyat Kalbar

Bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya  Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan  Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 


Selain itu jelas Pariaman,berita acara pemulangan kepada sopir tertanggal 22 Februari 2018,namun berita acara penyitaan tidak di berikan sehingga penyitaan barang bukti itu kami yakini merupakan tindakan sewenang-wenang,karena barang bukti tersebut di beli dari masyarakat tidak ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana,”jelasnya.


Sopir di lengkapi nota surat jalan yang di angkut dari gudang milik Koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar yang beralamat di Jalan Raya Dusun Dungkan, Desa Darma Bakti, Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.Memiliki badan hukum yang jelas di akte pendirian tercantum nama Klien kami Saroha Raja Guk-Guk sebagai Ketua Badan Pengurus Koperasi yang di syahkan Kementerian Koperasi KUMKM serta,berhak untuk melakukan usaha dagang dan melakukan kegiatan usaha bidang jual beli beras di benarkan menurut hukum.

Sementara daftar SNI yang di berlakukan pihak penyidik tidak termasuk barang yang di wajibkan mencantumkan Spesifikasi SNI,Merek,Label,Netto,karena kebutuhan pokok hasil pertanian sifatnya suka rela tidak di wajibkan  apalagi baru mengangkut dari gudang ke gudang menurut Pariaman bukan suatu perbuatan melawan hukum belum di perdagangkan konsumen akhir sehingga tidak bertentangn dengan pasal yang sangkakan yakni pasal  62 ayat 1 sub pasal 8 ayat 1 hurup a ,i UU RI No.8 tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 113 sub pasal 57 ayat 2 UU RI No. 7 tahun 2014.


Penyitaan dan penggeledahan merupakan upaya paksa yang di lakukan termohon tidak syah dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana . kerugian yang di akibatkan dari perkara tersebut Pemohon meminta keadilan hukum kepada Hakim  termohon mengganti kerugian senilai  141 juta terhitung dari proses penyitaan sampai di daftar di pengadilan dan menghukum termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara,”ungkap Pariaman.


Sementara kuasa hukum termohon Mikael Wahyudi,SH,MH,M.sos di dampingi Dwi Harjana SH,MH  melalui Jawaban termohon atas gugatan pemohon posita 1 sampai XV membantah dalil yang di ajukan  pemohon dan meminta kepada hakim menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,menyatakan tidak mengabulkan permohon praperadilan untuk seluruhnya,tindakan penyitaan berikut barang barang bukti sah dan benar menurut hukum,menyatakan tidak dapat mengembalikan beras yang ditahan karena di gunakan untuk barang bukti terkait tindak pidana konsumen  dan perdagangan hingga proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri,tidak dapat mengganti kerugian,pembayaran,dan menghukum pemohon membayar biaya perkara yang di timbulkan.


Di ketahui Barang bukti berupa beras memakai karung polos disita Polres landak guna penyidikan lebih lanjut karena di duga illegal.Barang tersebut diangkut dari gudang koperasi Sejahtera Kalbar di jalan Dungkan Desa Dharma Bakti kecamatan teriak,Kabupaten Bengkayang menuju Gudang unit  Pontianak dan  di berhentikan  di Polsek  Karangan Mempawah Hulu memakai mobil truck KB.9478 AG di kemudikan Jemmi alias Asen mengangkut 170 karung kemudian mobil Box nomor polisi  KB 9258 K di kemudikan Jon Karebet Alias Ebit sebanyak 180 karung dengan nomor LP/46/A/11/2018 tepat 21/3/2018.


SIDANG PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

PUTUSAN PRAPERADILAN AKAN DIGELAR SELASA 


Berdasarkan pantauan di lapangan Di hari ketiga persidangan yang di gelar kembali pada Kamis (4/4/2018) di Pengadilan Negeri Ngabang dalam agenda keterangan saksi-saksi.Semula  saksi pemohon sempat mendaftarkan menghadirkan 9 saksi namun sebelum persidangan Penyidik reskrim mengeluarkan surat penahanan dan penangkapan kepada kedua sopir yakni Jon Karebet alias Ebit dan Jemmi alias Asen  di Ngabang berjarak 200 meter dari Pengadilan Landak pada saat para saksi pemohon minum bersama dengan Penasehat hukum Pemohon di warung kopi di jalan raya ngabang menunggu jadwal persidangan langsung ditahan sebelumnya tertanggal 22 Februari 2018 pernah di pulangkan oleh penyidik kemudian di duplik termohon gugatan menjadi tersangka dengan status DPO atau Daftar Pencarian Orang oleh penyidik.

Karena kedua saksi jadi tersangka  yang ditahan tidak dapat di hadapkan dipersidangan berkurang hanya  bisa dihadirkan 7 saksi pemohon.kemudian saksi termohon menghadirkan 4 saksi jadi jumlah semuanya yang di hadapkan kepersidangan 11 orang saksi.


 Setelah saksi-saksi diambil sumpahnya hakim mempersilakan kepada saksi untuk menunggu giliran di luar sidang.


Hakim mempersilahkan Penasehat Hukum termohon dan pemohon bergantian bertanya kepada saksi yang di hadapkan untuk pembuktian.


Penasehat Termohon memberikan pertanyaan di seputar pengetahuan saksi perbedaan beras kampung dengan beras pasar,serta penjualan beras kampung dan gabah serta  bongkar muat di gudang yang terkait dengan Kegiatan Koperasi Sejahtera Kalbar. 

Sementara Kuasa Hukum pemohon fokus mempertanyakan proses penyitaan dan penangkapan barang bukti.


 Setelah giliran saksi terakhir tepat Pukul 22.36 yakni Suparja selaku penyidik di tanya Penasehat hukum pemohon terkait berita acara pemulangan dan surat surat serah terima penyitaan,Menurut saksi berita acara pemulangan di kasihkan pada tanggal 22/2/2018 sedangkan surat berita acara penyitaan di kirim tanggal 21/2/2018  via kantor pos.


Pertanyaan di perjelas hakim lagi,apakah saudara saksi pada saat penyitaan barang bukti tersangkanya sudah ada?,”tanya Hakim ,belum ada yang mulia,”jawab Suparja.


Setelah pertanyaan cukup dari kuasa hukum pemohon dan termohon menjelang pukul 23.wib tengah malam akhirnya Firdaus Sodiqin,SH selaku Hakim tunggal di dampingi panitera pengganti Syuadi,SH memberikan opsi kepada pihak pemohon dan termohon apakah dilanjutkan Sidang kesimpulan.Setelah rembuk akhirnya pemohon dan termohon tidak melanjutkan persidangan menilai kesimpulan  dan di sepakati Selasa depan tanggal 10/4/2018 dilangsungkan agenda Sidang putusan perkara.(Kur) 

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS