Iklan Hari Pahlawan nasional 10 Nov 2018

Kini Perjuangan Masyakarat Petani Kebun Sawit Di Mengkatang Dikabulkan Oleh Menteri

Jumat, 16 Maret 2018

Poto :Badinarta menunjukkan bukti surat dari kementerian Agraria dan BPN

Landak (Sorot Post) -Masyarakat Desa Temiang Sawi dusun Mengkatang kecamatan Ngabang Kabupaten Landak merasa sujud syukur atas perjuangannya selama bertahun tahun atas status lahan tanah mereka yang digarap oleh pihak PT. Cemaru Lestari yang ada dikabupaten landak  yang dikuasai oleh PTPN XIII seluas 438,73.
Sujud syukur dirasakan oleh masyarakat karna  surat nomor 311/077/PEM/2014 silam tentang terkendalanya proses sertifikat hak atas tanah kebun masyarakat KKPA Dusun Mengkatang Desa Temiang Sawit Kecamatan ngabang Kabupaten Landak, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Perkebunan dan Kehutanan Republik Indonesia Di jakarta,  telah dijawab oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 587/35.2-700/II/2018 bulan lalu dengan perihal Tindak Lanjut Penerbitan Tanah Terlantar Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Cemaru Lestari dikabupaten landak. 
Badinarta perwakilan masyarakat temiang Sawit saat menemui media ini Jum'at (16/3/18) dingabang sore tadi mengatakan, sudah 11 kali masyarakat melayangkan surat kepada Bupati dan bahkan kepada kementerian,  tapi baru kali pertama ada balasannya. 
"berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 87 tahun 2004 tentang penetapan nama-nama petani peserta plasma kebun kelapa sawit PTPN XIII ngabang tanggao 28 desember 2004, maka proses penerbitan sertifikat tidak bisa diproses,  karena HGU) PT. Cemaru Lestari.  Bahwa memang benar pada tahun 1994 masyarakat dusun mekatang desa temiang sawit mengajukan permohonan pembangunan kebun kelapa sawit pada PT.  Cemaru Lestari sampai 1999 tidak juga dikerjakan samoau akhir kamu terima surat daru PT. Cemaru Lestari (BRY GROUP)  nomor 03/CK-A/V/1999 tanggal 25 mei 1999 tentang penghentian program KKPA oleh Pemerintah. Maka pada bulan mei 1999, agar PT. Cemaru lestari mengembalikan lokasi dusun mengkatang,  rakyat tidak merampas hak milik PT. Cemaru Lestari, (red), tutur Badinarta. 
Adapun isi surat kementerian Agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional yang ditujukan kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat dipontianak diantaranya adalah,  Kepada PT. Cemaru Lestari sebagai pemegang HGU dimaksud, diberikan kesempatan untuk tetap mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.  serta dapat melakukan perbuatan hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,  dengan ketentuan,  (a). melepaskan tanah seluas kurang lebih 438,73 ha kepada perkebunan PTPN XIII sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  (b).  melaksanakan penyelesaikan ganti rugi terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat seluas kurang lebih 448,239 ha.  (c).  dalam hal tidak dapat dilaksanakan penyelesaian sebagaimaba huruf b,  bersedia melepaskan tanahnya kepada negara untuj kepentingan masyarakat dimaksud. 
(d). bersedia menyelesaikan permasalahan apabila terdapat tuntutan dari pihak lain. (e). menjaga dan memelihara tanah yang diperuntukan sebagai areal konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
(f).  dalam jangka waktu 12 tidak diusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya serta tidak memenuhi ketentuan pada hurud a, b, dan c makan akan dilaksanakan kembali kegiatan penertiban tanah terlantar. 
Dalam menindaklanjuti surat dari masyarakat,  Badinarta meminta kepada pihak PTPN XIII ngabang untuk bertanggung jawab membuat sertifikat tanah masyarakat yang telah ditanam sawit oleh perusahaan karna sawit -sawit yang diusahakan oleh pihak PTPN XIII hutang akad kredrit sudah ada yang lunas. 
"Saya minta pihak PTPN XIII ngabang bertanggungjawab kepada pembuatan sertifikat masyarakat,"harap Badinarta.  (Yh) 

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS