Rapat KPUD Uji Publik Penataan Dapil dan Kursi DPRD Melawi

Selasa, 13 Februari 2018


PENYUSUNAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN ( DAPIL ) DAN ALOKASI KURSI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019.

Melawi (Sorot Post) -Nanga pinoh Selasa (13/02/2018) pagi, dalam melaksanakan penyusunan Draft penyusunan daerah pemilihan ( DAPIL )  dan perhitungan alokasi kursi setiap daerah anggota DPRD kabupaten melawi dalam pemilihan umum tahun 2019 mendatang berpedoman dan berdasarkan, UU. No. 07 tahun 2017 tentang pemilihan unum, dan peraturan KPU No. 07 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelengaraan pemilihan umumtahun 2019 sebagai mana telah di ubah dengan peraturan  KPU No. 05 tahun 2018. Serta peraturan KPU No. 16 tahun 2017 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan perwakilan rakyat  daerah kabupaten /kota dalam pemilihan umun. Dan keputusan KPU No. 13/PL.01. 3-Kpt/03KPU/ I/2018. Tentang jumlah penduduk kabupaten/kota dan jumlah kursi Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota Dalam pemilihan umum tahun 2019. Ketua KPU melawi Ibu. Julita. SH. Menjelaskan", penataan daerah pemilihan ( DAPIL )  harus memperhatikan prinsip-prinsip.

Tambahnya lagi", kesetaraan suara, yang mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya, serta ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, yang mengunakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya. Proporsional yang memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antara dapil untuk menjaga perimbangan alokasi kursi di setiap dapilnya, serta integritas wilayah, yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transpotasi dalam menyusun bebetapa daerah kecamatan ke dalam 1 ( satu ) Dapil.

Lanjutnya lagi", berada dalam satu wilayah yang sama, penyusunan dapil anggota DPRD kabupaten/ kota yang terbentuk dari satu, serta beberapa dan bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu dapil anggota DPRD Provinsi. Dan Kohesivitas yang memperhatikan sejawah kondisi sosial budaya adat istiadat dan kelompok minoritas. Dan kesinambungan dalam penataan dapil yang memperhatikan komposisi dapil pada pemilu terakhir, terkecuali jika ada terjadi perubahan dalam jumlah prnduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam 1 ( satu ) dapil melebihi batas maksimal dan atau kurang dari batas minimal, mungkin karena adanya pemekaran wilayah, dan dapil yang telah di susun bertentangan dengan perinsif. Jelasnya
Hibauany", agar di dalam penambahan dapil ini kami dari KPU meminta kepada seluruj angota DPRD dan Pemerintah kabupatem melawi untuk memberikan pendapat dan masukannya kepada kami maka pada hari ini kami mengundang bapak-bapak untuk menghadiri krgiatan sosialisasi draft penyusunan daerah pemilihan dan perhitumgan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten melawi dalam pemilihan umun tahun 2019 karena KPU kabupaten melawi menambah dapil menjadi 5 ( lima ) dapil pungkasnya.(Hadi/ Ferdinan)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS