Kejati Kalbar Desak Kejaksaan Negeri Landak Menindak Lanjuti Laporan Dana Pilkada Landak 2017

Kamis, 04 Januari 2018

Poto: KPUD Kabupaten Landak

Landak (Sorot Post) - Seperti dikutip dari media www.Inovasi.web.id. kamis,(4/1/18),  bahwa Kejaksaan tinggi Kalimantan Barat mendesak Kejaksaan Negeri Landak, dengan melayangkan surat laporan pengaduan dana pilkada Kabupaten Landak Tahun 2017 kepada Kejaksaan Negeri Landak.

Dalam pokok surat tersebut berbunyi sebagai berikut: sehubungan dengan surat laporan pengaduan yang mengatas namakan mewakili masyarakat kabupaten Landak yang pada pokoknya melaporkan penyelenggaraan dana pilkada Kabupaten Landak Tahun 2017 oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Landak sebesar Rp. 33,5 milyar yang terserap hanya sebesar Rp. 27 milyar.

Dan selanjutnya, ada beberapa hal sebagai berikut: 1. Agar saudara mempelajari, menelaah dan menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut. Sedang isi poin ke 2. Melaporkan perkembangan penanganan perkara tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dengan tembusan Kepala Asisten tindak pidana khusus pada kesempatan pertama, paling lambat 30 hari sejak diterimanya surat ini.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh media Inovasi.web.id, Kasi Pidsus  Kejaksaan Negeri Landak,  Bangga Andika Hutabarat, SH dalam penjelasannya,  telah terjadi adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh atad nama Sdr.Andri selaku Kasubag, yang pada saat dilakukan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Landak Tahun 2017, dimana Sdr. Andri selaku Kasubag merangkap sebagai bendahara, hal tersebut tidak di perbolehkan.

Dugaan dalam pengelolaan keuangan negara oleh KPU Kabupaten Landak pada tahun 2017 adalah yakni pengadaan item alat peraga pilkada, item atribut pilkada di mana masing-masing bernilai Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) tidak mempunyai sampel, menurut ketentuan tersebut harus mempunyai sampel sehingga diketahui spek item apakah sesuai kontrak. Dugaan atribut pilkada tidak terdistribusikan dengan baik sesuai dengan pos-posnya, sehingga terdapat beberapa Kecamatan yang tidak mendapatkan atribut pilkada tersebut.

Atas nama  Arjudin selaku Sekretaris KPU Kabupaten Landak yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dana pilkada Rp. 27 milyar tidak melarang Sdr. Andri selaku Kasubag menjadi bendahara pada saat itu. Padahal pada saat di langsungkan pilkada Kabupaten Landak ada pegawai lain yang mempunyai keterampilan yang sudah mengikuti diklat sebagai bendahara, Sehingga diduga ada kerjasama antara Sdr. Arjudin dengan Sdr. Andri yang menjabat sebagai Kasubag pada saat itu, terang Bangga Andika Hutabarat. 

Menurutnya lagi,  dana pilkada pada tahun 2017 untuk calon tunggal pilkada kabupaten Landak senilai Rp. 33,5 milyar yang terpakai Rp. 27 milyar tidak lazim mengingat setiap penyelenggaraan pilkada dana pilkada di siapkan untuk beberapa calon, akan tetapi menghabiskan anggaran 27 milyar. Dimana ada dugaan dana tersebut dipakai untuk honor Sdr. Arjudin dan Sdr. Andri pada saat itu. Selain itu, tidak adanya pertanggunjawaban dari Sdr. Arjudin dan Andri mengenai penggunaan dana pilkada ulang sebesar Rp. 20 Milyar.

"Hasil telaah dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Landak menjelaskan,  bahwa berdasarkan informasi diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penyelenggaraan pilkada Kabupaten Landak Tahun 2017, terindikasi adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris dan bendahara KPU Kabupaten Landak.
Terhadap laporan yang mengakui mewakili masyarakat Landak tersebut,  mengenai rangkap jabatan dan pendistribusian pilkada Kabupaten Landak ditemukan persesuaian pada keterangan Sdr. Arjudin dan Andri selaku sekretaris dan bendahara KPU Landak sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1,2 milyar.
Bahwa tidak adanya pertanggungjawaban dari Sdr. Arjudin dan Sdr. Andri tentang penggunaan dana pilkada ulang sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 20 milyar," papar Bangga Andika Hutabarat.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Landak,  Bangga Hutabarat  lagi menambahkan, berdasarkan kesimpulan dan analisis data informasi yang diperoleh dari penelaah berkesimpulan bahwa laporan pengaduan masyarakat telah memuat data informasi awal tentang indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Namun hasil telaah dari Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Landak tersebut tidak ditandatangan Kepala Kejaksaan Negeri Landak, tambahnya. 
Berdasarkan Sunber yang diperoleh Ketika dikonfirmasi diruang kerjanya Rabu (3/1/2018), Sekretaris KPU Landak,  Arjudin mengatakan, dana hibah untuk penyelenggaran pilkada Kabupaten Landak Tahun 2017  tidak ada penyelewengan.

“ Dana sebesar Rp. 33 milyar lebih, yang terpakai 27 milyar itu,  sudah kita kembalikan Rp. 6 milyar lebih melalui transfer Rekening Bank Kalbar dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada Landak Tahun 2017 tersebut sudah diaudit BPK dan Insfektorat KPU pusat tidak ada masalah,” ujar Arjudin sambil menunjukan bukti pertanggungjawaban dan transfernya.

Berkaitan dengan atribut pilkada tidak mempunyai sampel dan katanya tidak terdistribusikan dengan merata, Arjudin membantahnya. 
"saya memiliki bukti foto dan tandatangan, bahwa atribut pilkada tersebut benar-benar terdistribusikan di setiap Kecamatan. Selanjutnya mengenai rangkap jabatan Kasubag menjadi bendahara KPU, bendahara bukan sebagai jabatan, tetapi fungsi. Dan penempatan bendahara ini juga sudah dikoordinasikan dengan KPU pusat. Pada saat itu bertepatan bahwa saudara Andri salah satunya di KPU Landak yang mengikuti diklat sebagai bendahara," katanya. (Red.Y)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS