Hukum Adat Itukan Merupakan Keturunan Adat Yang Ada Dilingkungan

Rabu, 11 Oktober 2017

Pontianak (Sorot Post) -Semiloka percepatan pengakuan hutan adat kalbar tidak pernah bosan bosannya dengan keindahan hutan kalbar yang melimpah, yang di juluki rumah pauna dan plora, inilah yang di harapkan dengan pengakuan hutan adat dikalbar yang dihadiri oleh narasumber. S. MASIUN sekretaris Koalisi Hutan adat untuk kesejahteraan ( HAK), Yuli Prasetyo Nugroho, S. Sos, M. Si, kasubdit pengakakuan Hutan adat perlindungan kearifan lokal, Marcellus Tj. Sh. Kepala dinas kehutanan prov kalbar. Dr. A. Samad soemarga, SH. MH. MM, kepala kanwil BPN Prov kalbar, Direktur Huma, Dahniar Andriani, dan ketua koalisi hutan adat kesejahteraan HAK Kalbar, dan Matheus Pilin Belawing diJalan Teuku Umar No.39, Darat Sekip, Pontianak, 9/10/ 2017 kemarin. 
poto: kegiatan pengakuan Hutan Adat


Dirjen PSKL KLHK RI pembahasan hutan ini sangat penting buat masyakat dikalbar karna hutan bagian hidupnya, dalam  UUD 1945 UU No 14 tahun 1999 tentang kehutanan. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok mayarakat yang secara turun menurun bermukim di daerah tersebut. Tugas pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tatacara keberadaan masyarakat hukum adat pemerintah kabupaten kota,provinsi dan pusat.

Kepala kanwil BPN Prov Kalbar Dr. A. Samad mengatakan tanah dan hutan memiliki arti yang penting bagi masyarakat. Konflik yang sering terjadi ketidak pastian status hak kawasan.
selain itu ditanbahkan oleh Direktur Huma Dahniar Andrian adalah hukum adat itukan merupakan keturunan adat yang ada dilingkungan tersebut, baik permasalahan tanah yang belum jelas asal usulnya tanah pemiliknya inilah yang harus di rubah pola masyarakat. 

Pengakuan hutan adat kali ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemerintahan salah satunya,  sebagai pemateri DIRJEN PSKL KLHK RI, KEPALA KANWIL BPN PROV KALBAR, DIREKTUR HUMA DAN KADIS KEHUTANAN PROV KALBAR. 
Samad menyampaikan bahwa hutan adat itu sangat penting untuk memajukan kalbar khususnya hal ini pula di hutan adat ini dibuatkan legal ya sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di lingkungan, ungkapnya. 

Polhut M. marcellus TJ juga mengatakan dalam  jumpa pers, hutan adat ini harus memberikan apresiasi pada LSM dan tokoh yang terlibat,  kami juga mendorong hutan adat ini harus melibatkan instansi terkait baik kepala desa maupun pemerintah daerah dan pusat, Ujarnya
Bili menambahkan hutan adat ini salah satunya mendesa agar hutan adat secara resmi hukum yang berlaku agar masyarakat percepatan penting melakukan peta jalan dan lokasi kita juga membutuhkan dana yang tidak sedikit inilah saat nya pemerintah hadir memberikan dukung pengakuan hukum adat kalbar ini, tandasnya. (jo)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS