Dr Subuh : Rekam Medik Milik Rumah Sakit Dan Pasien, Hanya Boleh Dibuka Dimuka Pengadilan

Sabtu, 23 September 2017



Pontianak (sorotpost)-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak serta merta menjadikan informasi bisa diakses bebas.

Ada pengecualian misalnya seperti rekam medik. Rekam Medik milik Rumah Sakit dan Pasien. Hanya boleh diketahui oleh Rumah Sakit dan Pasien itu sendiri. Rekam Medik hanya boleh dibuka di muka pengadilan.

Demikian disampaikan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr Subuh pada acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Mercure Hotel Pontianak, Jum'at 22-9-2017.

Seperti kita ketahui bersama bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola,dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada dasarnya semua informasi untuk kepentingan publik itu harus dibuka seluas luasnya. Misalnya informasi pelayanan, obat obatan, bagaimana mereka mengakses pelayanan dan lain lain.

Namun ada informasi informasi yang dikecualikan seperti Rekam Medik tadi. Di Undang Undang Praktek Kedokteran UU Nomor 29 Tahun 2009, kata Subuh, rekam medik hanya boleh dibuka dimuka pengadilan.

Di Indonesia ini aneh, orang kadang bezuk pasien bilang mau membesuk pasien dengan sakit jantung, ginjal dan lain lain dengan menyebut jenis penyakitnya. Padahal itu bertentangan dengan Undang Undang Praktek Kedokteran.

Informasi yang sudah clear dalam arti sudah dievaluasi dan dianalisis harus diketahui masyarakat. Misalnya pada kasus DBD. Ada informasi yang harus kita hati hati karena belum tentu orang yang masuk Rumah Sakit itu DBD. Harus ada pembuktian terlebih dahulu. Harus cek darah di Laboratorium.Bila sudah positif DBD baru bisa diinformasikan ke publik.

Subuh mengatakan, secara umum program program yang dilaksanakan wajib hukumnya dipublikasikan. Hal tersebut agar masyarakat tahu dan bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah. " Yang melakukan pengawasan adalah Masyarakat dan instansi instansi lain." pungkas Subuh. (Tri)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS