Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kalbar.

Rabu, 26 Juli 2017

Pontianak  (Sorot Post) -Acara Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Provinsi Kalbar yang digelar dihotel Kini, Rabu (26/7/17)  berjalan dengan sukses yang dihadiri sebanyak 100 peserta.
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalbar, Drs Ignatius IK,SH MSi mengatakan bahwa Perkembangan suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah, mengandung konsekwensi bertambahnya  arsip. Tambahan arsip akan menjadi bila tidak dikelola dengan baik,antara lain berkaitan dengan tempat/ruang penyimpanan.

"Semakin banyak jumlah arsip maka akan semakin luas ruang simpan yang dibutuhkan begitu pula dengan sarana/peralatan kearsipan,sumber daya manusia dan biaya pengelolaan, katanya.

Menurut Ignatius Iskandar, SDM kearsipan baik Arsiparis maupun tenaga pengelola kearsipan dalam realitas memang belum sebanding antara jumlah pengelola/arsiparis dengan jumlah arsip yang dikelola. Oleh karena itu perlu adanya management kearsipan yang  benar dilaksanakan dengan baik dan disiplin. Disamping itu perlu adanya sistem pengelolaan yang sistematis,efektif dan efisien.

Walaupun arsip mempunyai arti yang sangat penting bukan berarti bahwa seluruh arsip yang dimiliki oleh suatu instansi harus disimpan. Arsip yang benar benar memiliki nilai guna yang tinggi,bernilai kesejarahan dan menyangkut kepentingan bangsa dan negara perlu untuk disimpan secara permanen. Arsip yang tidak memiliki nilai guna yang tinggi perlu untuk dilakukan penyusutan arsip melalui pemusnahan.

Namun demikian bukan berarti untuk memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dapat dilakukan sembarangan tetapi harus melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku, karena apabila mekanisme ini tidak diindahkan, maka apabila suatu saat timbul masalah berkaitan dengan pemusnahan ini maka akan berdampak pidana, kata Ignatius tegas.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sesuai No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah provinsi Kalbar memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kearsipan pada tingkat provinsi. Dalam rangka memberi landasan yuridis formal bagi penyelenggaraan ditingkat provinsi sesuai amanah UU No 43 tahun 2009 Tentang kearsipan,maka pemerintah provinsi Kalbar telah menetapkan peraturan daerah No 9 Tahun 2015 tentang kearsipan.

Untuk itulah acara ini digelar agar semua stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan kearsipan ini memahami berbagai ketentuan dibidang kearsipan dan dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi.(Tri/jo)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS