Kades Sepangah Pilih Bendahara Baru Berstatus PNS

Kamis, 20 Juli 2017

Landak (Sorot Post) -  Saat terpilihnya Sudir menjadi kepala Desa Sepangah Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak periode 2016-2022 banyak hal terobosan yang dilakukan olehnya salah satunya adalah perombakan staf desanya.
Kebijakan yang dilakukan oleh kades terpilih merupakan hak dan wewenangnya sebagai kades,  tapi perombakan yang dilakukan olehnya tidak berjalan mulus, banyak yang menuai kritik dan respon yang tak sedap didengar diantaranya adalah  kritik yang dilakukan oleh staf yakni Radimus mantan bendahara staf desa.
Kritik demi kritik yang disampaikan oleh Radimus melalui media www sorotpost.com adalah tentang pemilihan bendahara baru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS)  yang bertugas menjadi kepala sekolah SDN 14  Tauk Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak Kalbar. 
Dipilihnya Suparjo sebagai bendahara baru melalui tunjuk langsung oleh Kades terpilih pada periode 2016-2022, hal ini merupakan sifat atau prilaku tamak dan serakah. Pertanyaannya, bagaimana bisa Pegawai Negri Sipil (PNS) bisa merangkap jabatan menjadi perangkat desa.
"Saya tidak terima kenapa Sudir (Kades) memilih bendahara Desa Sepangah Kecamatan Air Besar Kabupayen Landak yang berstatus PNS kepala sekolah.  Saya sejak lama menjadi bendahara desa Sepangah merasa dizolimi oleh kades," tanya Radimus.
Menurut Radimus, masalah jabatan bendahara itu bukan menjadi rebutan tetapi ini merupakan sebuah ketamakan dengan merangkap dua jabatan sebagai PNS dan Staf desa, hal ini kalau rangkap jabatan maka pekerjaan salah satunya tidak maksimal dituntaskan, salah satu contoh adalah disaat Sudir (Kades) memberi jabatan kepada bendahara baru yang berstatus PNS,  Suparjo (PNS)  tidak pernah masuk kantor desa, ucapnya.
Padahal di dalam Aturan Kementerian Dalam Negeri perihal itu sangat dilarang, dimana dituangkan, bahwa Rangkap jabatan perangkat Desa tidak diperkenankan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

PNS yang merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa diharuskan berhenti sementara dari jabatannya selama menjabat sebagai staf desa sebab dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, larangan itu berhubungan dengan dua hal:

(1) Ketentuan Pasal 1 angka 3 yang berbunyi pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa unsur penyelenggara pemerintahan desa.

(2) Merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana bunyi pasal 29 huruf (i) Juncto Pasal 51 huruf (i). Tentang kedua hal yang disebutkan diatas, Pasal 1 angka 1 jucto Pasal 3 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 melarang penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk didalamnya menerima penghasilan rangkap yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang dimaksud.

Perangkat desa atau kepala desa yang merangkap jabatan baik sebagai guru maupun guru swasta harus memilih.
Jika tetap bertahan sebagai kepala atau perangkat desa, maka ia harus meninggalkan pekerjaan lain diluar pekerjaannya sebagai penyelenggara negara. (Red. Y)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS