DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR HARUS AWASI SETIAP DOKUMEN KAYU DURIAN YANG MASUK

Rabu, 14 Juni 2017

Melawi (Sorot Post) -Ketua DPC LP3K-RI kab melawi HERRY HARJOMO,SE angkat bicara terhadap masalah penangkapan kayu durian yang dilakukan oleh kapolsek belimbing beserta anggotanya beberapa waktu lalu. Dan Herry Harjomo mempertanyakan legalitas penangkapan tersebut, karna menurut dia,  mobil yang mengangkut durian sudah banyak yang masuk ke wilayah pontianak. 

"Menurut undang-undang PP 85 yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, pengangkutan kayu durian dari Melawi ke Pontianak yaitu, memakai nota angkutan ,deklarasi , sertifikat/skt yg diakui oleh BPN dan Mengapa harus memakai GANIS PHPL, sementara belangko GANIS PHPL tersebut di kenakan biaya mulai dari Rp. 300 Ribu sampai dengan Rp 500 Ribu, ujar Herry Harjomo.

Herry Harjomo menyebutkan Masyarakat yang mengerjakan kayu durian tersebut mengeluh kepada kami, niat mereka untuk mengerjakan kayu durian itu adalah untuk menolong masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, karena mengingat perekonomian sekarang sangat terpuruk khususnya di Kabupaten Melawi, jelas Herry. 

Herry Harjomo  meminta kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar untuk mengawasi setiap dokumen-dokumen kayu durian yang keluar dari kabupaten Melawi menuju Pontianak, pintanya. 

“Dalam hal ini saya meminta kepada kapolres melawi untuk menindak lanjuti oknum anggota -anggota yang apabila diduga ikut bermain dalam hal ini,” pungkasnya (Jojo)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS