Iklan Hari Pahlawan nasional 10 Nov 2018

Pekerja PETI Datangi Camat Belitang Hilir

Rabu, 05 April 2017

Sekadau (Sorot Post)  - Masyarakat pekerja tambang emas tanpa ijin ( PETI ) desa sungai ayak dua dan juga beberapa perwakilan dari desa sungai ayak satu mendatangi kantor camat belitang hilir pada selasa pagi ( 4/4/2017).

Tidak kurang 200 orang para pekerja yang datang menyampaikan aspirasi. Maksud dan tujuan masyarakat tersebut tidak lain adalah untuk menyampaikan dan mencari solusi mengenai penertipan dan pemberhentian pekerja PETI beberapa waktu lalu oleh polres Sekadau.

Kedatangan para pekerja di terima baik Paolus Misi S.pd selaku camat belitang hilir, turut hadir Kasat Intelkam polres Sekadau AKP Abdul Malik, kapolsek belitang hilir Iptu M.Sembiring, kades sungai ayak dua Jumadi Amd.

Sugeng Noto perwakilan pekerja dalam sambutannya mengatakan kami berterima kasih kepada aparat penegak hukum yang telah menjalankan tupoksinya sesuai UU dan aturan yang berlaku, memang benar secara aturan apa yang kami kerjakan salah, tapi dalam hal ini perlu di ketahui Sugeng melanjutkan, masyarakat sungai ayak sudah sejak turun temurun melakukan pekerjaan emas dan dilakukan pertama kali pada tahun 1834 hingga sekarang, sehingga lokasi tersebut dikategorikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tuturnya.

Namun hingga saat ini Sugeng melanjutkan, lokasi yang kami kerjakan bukan merupakan hutan cagar alam, atau hutan lindung atau bahkan lokasi baru, namun akan tetapi lokasi yang sudah di gali berulang-ulang, dan tidak ada terkena dampak kepada perusahaan swasta, pasilitas umum, dan kerugian pada masyarakat lain, dan kami kerja pun pakai sistem pola bagi hasil, karna tidak bos, beli mesin pun kami harus pete-pete,  singkatnya.

Lain halnya yang di katakan Dd,  (nama samaran ) wakil para pekerja juga Dd mengatakan sampai saat ini tidak kurang tiga ratus (300) kepala keluarga yang tidak punya pekerjaan, jika di kalikan 3 sudah 900 s/d 1000 jiwa yang tidak punya penghasilan.

Dd melanjutkan apabila dalam hal ini tidak ada solusi dari instansi terkait, bukan tidak mungkin karena banyaknya pengangguran akan mengundang hal-hal yang bertantangan dengan hukum, seperti pencurian, perampokan dan kriminal lainnya, ucap Dd singkat.

Menanggapi apa yang di sampaikan perwakilan pekerja, Paolus Misi dan Jumadi menyarankan agar para pekerja mengurus legalitas kerja, seperti surat ijin usaha pertambangan (SIUP) ijin pertambangan rakyat ( IPR) kepada instansi terkait, seperti dinas pertambangan.

Tapi anehnya mengapa di dalam berita acara yang di sepakati antara wakil pekerja dan pihak forkompimka dalam hal ini kecamatan pada tanggal (4/4) pada poin satu (1). Bahwa pemerintah kecamatan belitang hilir tidak ada kewenangan mengeluarkan rekomendasi di bidang pertambangan dalam bentuk apapun.

Melihat poin tersebut jadi pihak pemerintah yang mana lagi yang akan memberikan surat pengantar atau rekomendasi sebagai dasar pengajuan ijin, kalau bukan pemerintah desa dan kecamatan.( Didi )

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS