32 Desa Kabupaten Landak, laporan keuangan Desa Belum Dilaporkan

Kamis, 20 April 2017

Landak (Sorot Post) - Laporan keuangan desa tahap satu  hanya 60 persen, yang belum menyampaikan laporan keuangannya sekitar 29 desa.
Untuk tahap dua laporan keuangan desa hanya 40 persen,  yang belum menyampaikan laporan keuangannya sekitar 32 desa dari 156 Desa di Kabupaten Landak,” ujar Pj. Bupati Landak, Jakius Sinyor saat membuka kegiatan Rapat Kerja Camat, Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyarawatan Desa Se-kabupaten Landak diaula kantor Bupati Landak Kamis  (20/4) pagi tadi.

Dalam raker tersebut dihadiri beberapa Kepala SKPD Landak, seluruh camat, Kades dan BPD se-kabupaten Landak serta undangan yang berjumlah sekitar 300 org lebih itu, Jakius berharap kepada Kepala desa tolong laporan-laporan keuangan desa tahun 2016 diselesaikan, kalau memang mau dana desa akan ditransfer pada tahun 2017.

Jakius mengaku,beberapa kendala laporan keuangan desa setelah dievaluasi, yaitu menyangkut masalah Sumber Daya Manusia (SDM), ini juga yang menjadi salah satu Keterlambatan laporan dana desa di Kabupaten Landak. Selain itu akibat ketidaktahuan bendahara dalam melaporkan keuangan desa dan adanya perubahan struktur,Peraturan Pemerintah nomor 18 dengan beberapa kepala SKPD yang bergabung jadi satu ke pemdes,

sehingga laporan dana desa tahap satu, tahap dua di Landak masih ada desa yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Jakius meminta kepada semua yang hadir raker, baik itu bendahara, sekretaris, aparat-aparat desa, tentu orang-orang profesional. Kita juga tidak mau nanti dana-dana yang sudah di dapatkan dari APBN tidak bisa ditranfer oleh pemerintah pusat gara-gara persoalan yang sudah disampaikannya ini.

Desa dilihat dari pilosopi adalah wilayah garda terdepan dan pemerintahannya merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan pelaksana pembangunan, pelaksana kantibmas dan pelaksana pelayanan pada masyarakat. Dengan kegiatan raker ini, maka pemerintah desa sebagai garda terdepan wajib mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi terkini dari nara sumber.

Ada beberapa yang perlu di perhatikan para kades, yang pertama tingkatkan dan kembangkan potensi kemampuan diri kepala desa, ketua BPD dan perangkat desa serta aparatur kecamatan yang meliputi kemampuan majerial yang baik untuk manajemen keuangan kepemimpinan dan administrasi desa. Tata kelola pemerintahan desa yang baik serta profesionalisme.

Sementara, Kepala dinas sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa, Andi Ali melaporkan, maksud di adakan raker ini untuk menyampaikan informasi dan wadah, menghimpun isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelaraskan sudut pandang penyelesaian persoalan desa dalam rangka menentukan arah pembangunan desa.

Hadirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 semakin memperkuat pemerintahan desa dalam sinerji pola pembangunan dan perencanaan pembangunan yang berlaku saat ini. Bersama kehadiran undang-undang nomor 6 tentang desa, maka telah merubah paradigma desa yaitu dari membangun desa kini menjadi desa yang membangun,” kata Andi Ali.(Red/SN)

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS