Program Prona Di Sekadau Di Duga Jadi Ajang Pungli

Senin, 27 Maret 2017

SEKADAU (Sorot Post) - Masyarakat harus merogoh kocek dalam-dalam karena dalam pengukuran tanah yang akan di sertifikat dikenakan tarif Rp 600.000 ribu. Praktik tersebut terjadi di Desa Selalong, Kecamatan Sekadau Hilir sejak 2015 lalu.

“Itu yang kami pertanyakan. Apakah angka tersebut rasional, kalau untuk yang mampu angka tersebut mungkin tidak jadi masalah, tapi yang tidak mampu bagaimana,” ujar Hasibuan, salah seorang warga.

Menurut Hasibuan, banyak masyarakat yang hendak membuat sertifikat tanah. Ia mengatakan, jika praktek tersebut dilakukan sejak lama dikhawatirkan justru dimanfaatkan oknum tertentu demi kepentingan pribadi.

“Kalau misal ada 200-an persil orang yang mau buat sertifikat itu kalikan saja. Apa penarikan itu sudah legal,” tanyanya pada Detiksaga Senin (27/3).

Biaya Rp 600.000 itu untuk biaya diantaranya PAD Desa Rp 200.000 ribu, Dusun Rp 75.000 ribu, transportasi Rp 75.000 ribu, materai (8 x Rp 8 ribu) Rp 64.000 ribu, makan/minum Rp100.000 ribu, kertas/penggandaan Rp 36.000 ribu, transportasi RT Rp 25.000 ribu dan transportasi dusun Rp 25.000 ribu. Sehingga warga yang melakukan pengukuran tanah dikenakan Rp 600.000 ribu.

“Kalau penarikan tersebut tidak legal itu kan sudah tidak benar. Kalau bisa diusut, apakah yang dilakukan desa itu sudah benar atau tidak,” pungkasnya.(Didi

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS