Iklan Hari Pahlawan nasional 10 Nov 2018

Pelaksanaan Proyek Fisik Bersumber Dari ADD/DD Tanjung Sari dipertanyakan

Sabtu, 21 Januari 2017

Melawi (Sorot Post)-  Kucuran Dana Desa dari pemerintah  pusat jumlahnya sangat besar, salah satu nya di Desa Tanjung Sari kecamatan Nanga Pinoh , Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) kurang lebih Sembilan Ratus Juta lebih itu, Namun,  mengundang perhatian warga masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaannya.

Penggunaan ADD dan DD secara keseluruhan baik penggunaan belanja barang habis pakai, operasional, dana pengembangan dan pembinaan kelembagaan desa serta infrastruktur yang di sinyalir berpotensi dengan penyimpangan dana alias korupsi itu tak hayal jika kini semakin menjadi sorotan sejumlah awak media dan LSM, yang bergerak dalam rangka pemberantasan korupsi.

Desa Tanjung Sari, atau yang lebih di kenal dengan sebutan desa KKLK itu, memiliki anggaran hampir satu milyaran merupakan Dana Desa yang di alokasikan untuk inprastruktur seperti peningkatan jalan sirtu/latrit, jalan beton, rehap jembatan dan lain-lain yang terbagi menjadi sebelas paket pekerjaan secara kasat mata memang terlihat rampung sebagai mana mestinya, namun demikian sejak pekerjaan dimulai sampai dengan realisasi pembangunannya, sebelas paket proyek DD tersebut ternyata menuai pertanyaan di kalangan warga masyarakat yang terheran-heran dengan hasil pekerjaan yang menelan anggaran sebanyak itu dengan asumsi di duganya adanya penyimpangan alias korupsi terhadap dana desa tahun 2016.

Jika di lihat dari RAB yang ada juga terdapat upah kerja yang kurang dari separuh dari nilai rupiah yang tertera dalam RAB, serperti di salah satu paket pekerjaan yang dalam RAB,nya upah kerjanya berjumlah Rp. 14.600.000,- tetapi yang di berikan atau di realisasikan kepada pekerjanya hanya Rp. 6.600.000. "Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) dan data-data lapangan yang di peroleh dari hasil investigasi dilapangan. Salah satu pengerjaan fisik rabat beton panjang 200 M dan lebar 1,5 meter anggarannya Rp. 70 juta sementara untuk Timbunan tanah dasar dianggarkan Rp 6 juta tapi tidak dikerjakan tapi pengerjaan timbunan tanah di kerjakan  secara gotong royong, sementara untuk sewa molen dianggarkan pemakaiannnya sepuluh hari. Dan sewa perharinya Rp 300 ribu, kalau dikalikan sepuluh hari berarti Rp. 3 juta untuk sewa molen. Untuk sewa mesin penggilas dianggarkan Rp 6 juta  ditambah biaya mobilisasi nya 3 JT.  Sementara untuk Jembatan dengan ukuran 3 X 4  meter dianggarkan 42 juta sebanyak dua jembatan.
Wartawan mencoba menemui Pj kepala desa guna mengklarifikasi penggunaan dana tersebut atas dugaan adanya indikasi penyimpangan. Namun, Pj kades tersebut ,tidak bisa ditemui, karena kondisi kesehatannya sedang sakit.
Wartawan dan LSM juga mencoba menemui para perangkat desa yang terkesan tertutup terkait alokasi dana untuk pelaksanaan fisik bersumber dari dana Desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016. Ketidak terbukaan perangkat desa terhadap penggunaan dana Desa sangat disayangkan. Seharusnya perangkat Desa harus transparan terkait anggaran dikelola. Masyarakat berhak tahu pengelolaan dana Desa dimaksud. Jika perangkat desa tidak terbuka, ada indikasi ketidak beresan dalam penggunaan dana dimaksud.

Untuk itu para LSM yang tergabung mendesak Inspektorat Melawi, tegas melakukan audit penggunaan dana Desa. Pelaksanaan fisik di Desa Tanjung Sari yang disinyalir tidak sesuai diharapkan masyarakat. Bisa jadi acuan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan fisik dana Desa tersebut (mnl/hadi/ferdinan).

Share this Article on :

0 komentar:

Posting Komentar

 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS