Kantor DPRD Landak Di Demo Ratusan Buruh

Senin, 03 Oktober 2016

Landak (Sorot Post) - Ratusan buruh di kabupaten Landak yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho-KSBSI, Senin (3/10) pagi menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Landak.

Mareka menuntut hak normatif dasar sebagai buruh yang selama ini tidak dijalankan oleh sejumlah perusahaan seperti perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Landak ini.

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Kabupaten Landak , masa terlebih dahulu berkumpul di depan sekretariat DPC FSB Kamiparho Landak di Jalur II Ngabang.

Kemudian dengan dikawal ketat oleh Kepolisian dari Polres Landak, masa dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRD Kabupaten Landak, dimana sesampainya di Bundaran jalur 2 Ngabang masa melakukan orasi selama beberapa menit sebelum akhirnya berjalan kembali menuju Kantor DPRD Landak

Korwil FBS Kamiparho-KBSI Kalbar, Sunardi dalam orasinya menyampaikan empat tuntutan yang meliputi : Agar Perusahaan mendaftarkan seluruh buruh dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Menerapkan skala upah bagi karyawan yang bekerja di atas 1 tahun


“Perjelas status hubungan kerja di setiap perusahaan dan meminta DPRD Landaka untuk merevisi atau mengkaji ulang Perda tentang Ketenagakerjaan,” tegas Sunardi.

Kedatangan buruh disambut langsung Pj. Bupati Landak Jakius Sinyor dan Ketua DPRD Landak Heri Saman. Sebelum, mengajak perwakilan buruh untuk masuk di ruang sidang mini DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Jakius Sinyor dan Heri Saman menemui buruh di halaman gedung DPRD.

“Kami memihak kepada rakyat atau buruh jika sesuai aturan benar. Kami siap berdialog meminta informasi  masalah yang dialami buruh di Landak. Kami tidak ingin buruh kita hanya menjadi penonton di negeri (daerah) sendiri,” ungakp Jakius disambut tepuk tangan massa buruh.

Jakius yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU Provinsi Kalbar untuk memutuskan kebijakan tidak bisa hanya satu sumber yaitu buruh. Tapi dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah perusahaan perkebunan sawit untuk diminta penjelasan. “Tapi kami minta yang datang perwakilan perusahaan yang bisa mengambil kebijakan,” tegas Jakius.


Ketua DPRD Landak Heri Saman juga mengaku menyambut baik kedatangan buruh dan pihaknya tetap berada di garda terdepan.  “Kami DPRD dan pemerintahn sudah membuat perda tentang ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Landak Mocktar mengaku sudah sering melayangkan surat kepada perusahaan bahkan sampai turun di lapangan untuk mengingatkan terkait tuntutan buruh.

“Kalau masalah Perda, memang mengatur  tenaga kerja asing  (TKA) dan itu perintah dari Kementeroan. Walaupun satu orang TKA dibuat perda. Di Landakl sampai sekarang ada 17 orang TKA. Tapi mungkin bisa kita tinjau kembali, dengan dimasukan satu BAB untuk mengatur tenaga kerja lokal,” ungkap Mocktar.


Sementara, Perwakilan BPJS Kesehatan Landak, Andi Saputra mengatakan, di kabupaten Landak baru sebanyak 43 perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerja di BPJS Kesehatan. “Jumlahnya baru 3300 tenaga kerja dan itu diluar keluarga maksimal 5 orang anggota keluarga,” tukas Andi. (Red/Y)

Share this Article on :
 
© Copyright SOROT POST @2018 Oleh Sorot Post News| Design by PHILIPUS NAHAYA | Published by SOROT POST NEWS